TNI Kecam Pernyataan Komisioner Komnas HAM

Kapuspen TNI, Laksda TNI Iskandar Sitompul - ist

Jakarta, (IMP) -- Kapuspen TNI, Laksda TNI Iskandar Sitompul menuntut Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai untuk meminta maaf, atas pernyataannya terkait penyerangan yang terjadi di wilayah Tinggi Nambut dan Sinak Kabupaten Puncak Jaya oleh Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Sebelumnya pada Jumat (22/2/2013) lalu, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa "para anggota TNI yang menjadi korban penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua karena lalai dalam menjalankan tugas. Sisanya pada tidur dan nongkrong, wajar ditembak".

Kapuspen TNI menyampaikan bahwa Panglima TNI mengecam pernyataan tidak mendasar tersebut yang dikeluarkan pada saat institusi dan seluruh prajurit TNI sedang dalam keadaan berduka kehilangan 8 prajurit yang sedang melaksanakan tugas di Papua.

"Atas nama institusi TNI, Kapuspen TNI mendesak agar Natalius Pigai meminta maaf kepada TNI, khususnya keluarga korban atas pernyataannya," tegas Iskandar.

Kapuspen TNI menegaskan, keberadaan prajurit TNI di Papua adalah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UU yaitu menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.

"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Para prajurit TNI yang bertugas di Papua, juga melakukan berbagai kegiatan bhakti sosial seperti pembangunan jembatan, pengobatan gratis, pembibitan pohon, menjadi tenaga pendidik di beberapa sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMU serta kerja bhakti bersama-sama warga masyarakat," jelasnya.

Terkait dengan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa TNI melakukan pembakaran beberapa tempat tinggal warga masyarakat dan juga tempat ibadah Gereja, Iskandar membantah hal tersebut. Ia mengatakan sesuai informasi dari Kodam Cendrawasih justru para prajurit TNI ikut untuk memadamkan api.

"Pernyataan ini tentu memiliki tujuan untuk mengacaukan situasi di wilayah Papua, tidak menginginkan wilayah tersebut dalam keadaan kondusif dan tidak menutup kemungkinan untuk mendeskreditkan institusi TNI. Hal ini sangat merugikan citra TNI di mata masyarakat. Oleh karenanya TNI bersama-sama dengan institusi lainnya terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sehingga kasus ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat di Papua," tandasnya.

(Inilah)