Thursday, November 28, 2013

PBB Sahkan Resolusi Anti Penyadapan


New York, (IMP) -- Resolusi »Hak Privasi” telah disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Resolusi yang disahkan atas desakan Jerman dan Brasil ini merupakan respons dari praktek penyadapan yang dilakukan mata-mata Amerika yang dibocorkan oleh Edward Snowden.

Seperti dikutip dari laman AFP, resolusi ini menyatakan pengawasan dan penyadapan data yang dilakukan pemerintah atau perusahaan merupakan hak yang melanggar hak asasi manusia.

Duta Besar Jerman untuk PBB, Peter Wittig, mengatakan resolusi ini mengandung pesan politik yang penting. Resolusi ini, kata Wittig, merupakan resolusi PBB pertama terkait pelanggaran HAM di dunia maya. Meski tidak mengikat, resolusi »Hak Privasi” akan dibawa ke Majelis Umum PBB untuk melakukan pemungutan suara oleh 193 anggota perserikatan tersebut.

Jerman dan Brasil yang mendesak pembuatan resolusi ini merasa sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia lewat penyadapan saluran komunikasi. Kedua negara ini disebut juga menjadi target mata-mata Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika.

Snowden dengan tegas menyebut NSA telah menyadap telepon genggam Kanselir Jerman Angela Merkel dan saluran komunikasi Kantor Presiden Brasil Dima Roussef. 


Monday, November 25, 2013

Kemhan Dukung Alih Teknologi Fuze dari Bulgaria


Malang, (IMP) -- Kementerian Pertahanan mendukung kemungkinan alih teknologi pembuatan fuze atau komponen pemicu bom dari Armaco JSC Bulgaria sebagai upaya menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Kita memang menuju kepada kemandirian alat utama sistem senjata (Alutsista), tetapi prosesnya bertahap. Pada saat kita belum mampu, kita melakukan kerja sama dengan luar negeri," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua High Level Committe (HLC) usai meninjau kesiapan pabrik bom PT Sari Bahari di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, kerja sama dengan luar negeri harus ada kesetaraan dan kemitraan untuk mendapatkan satu alih teknologi tentang pengembangan fuze ini.

"Ini dilakukan secara bertahap dengan target suatu saat kita bangun pabrik fuze di Indonesia. Ini dilakukan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mandiri tanpa ketergantungan negara asing," tuturya.

Menurut dia, meski Indonesia belum memiliki pabrik pembuat fuze, namun Indonesia memiliki pabrik pembuat bom, PT Sari Bahari, dimana satu-satunya yang ada di Asia Tenggara.

Bom yang telah diproduksi oleh PT Sari Bahari dan PT Dahana selaku tempat pengisian bahan peledaknya, antara lain, bom asap, bom P-100 L yang diperuntukan untuk pesawat tempur Sukhoi TNI AU, roket untuk pesawat Super Tucano dan lainnya. 

"Kami koneksikan dengan PT Sari Bahari dengan PT Dahana. Ini menunjukan kemampuan industri pertahanan kita sudah memiliki infrastruktur termasuk amunisi untuk mendukung kemandirian alutsista TNI," kata Sjafrie. 

Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Sari Bahari Ricky Egam mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk bisa berkembang dengan pesat, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapinya.

Kendala itu, kata dia, belum adanya pembuat fuze di Indonesia sehingga mengharuskan pihaknya mengimpor dari Bulgaria.

"Sebenarnya pihak Armaco, Bulgaria setuju untuk menjalin kerja sama untuk PT Sari Bahari untuk alih teknologi pembuatan fuze. Namun, pihak Armaco meminta sebelum ada kesepakatan, PT Sari Bahari harus membeli fuze sebanyak 1.500 pcs. Kami minta pemerintah untuk mendukung masalah ini," katanya.


Wednesday, November 20, 2013

PM Abbott Nyatakan Penyesalan, Indonesia Turunkan Tingkat Hubungan

PM Tony Abbott dalam sidang di Parlemen Australia, Rabu (20/11/2013). (Credit: AAP) 

(IMP) -- Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan penyesalan "mendalam dan tulus" atas ketidaknyamanan akibat pemberitaan mengenai skandal mata-mata Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu Menlu Marty Natalegawa menyatakan, sudah mengimplementasikan penurunan tingkat hubungan bilateral dengan Australia.

Hubungan diplomatik antara kedua negara memburuk setelah terungkap bahwa Australia berusaha menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memonitor telepon SBY dan isterinya serta pejabat lainnya.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/11/2013), Menlu Marty menyatakan, "Bukan kami yang memulai mengangkat isu ini. Australialah yang memulainya".

Sementara itu Menteri Agama Suryadharma Ali membatalkan rencana kunjungan ke Australia, dan Indonesia memperingatkan sedang meninjau ulang beberapa persetujuan penting dengan Australia.

Abbott sebelumnya menolak meminta maaf, tapi menyatakan penyesalan atas ketidaknyamanan Presiden SBY. Pernyataan ini dikemukakannya lagi hari ini dalam sesi sidang di Parlemen Australia.

"Saya menyatakan penyesalan yang mendalam dan tulus atas ketidaknyamanan Presiden Yudhoyono, yang adalah sahabat Australia, mungkin salah satu sahabat terbaik yang dimiliki Australia di dunia," kata PM Abbott. "Dan saya memahami bagaimana laporan itu menyakitkan secara pribadi bagi Yudhoyono dan keluarganya."

"Saya mengakui bahwa sudah pernah muncul dugaan dan bahkan pengakuan di masa lalu mengenai masalah ini. Waktu itu orang tidak bereaksi berlebihan dan saya tidak ingin bereaksi berlebihan sekarang," tambah pemimpin Partai Liberal ini.

Ia mengatakan, "Saya berniat melakukan segala yang mungkin untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan Indonesia, yang begitu penting bagi kedua negara."

Sebelumnya Abbott mengatakan Australia tidak harus meminta maaf ataupun menjelaskan tentang operasi intelijen dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi negara.


Sunday, November 17, 2013

CN235-220 Patmar: Elang Baru TNI AL

Layaknya elang, pesawat terbaru milik TNI AL ini memiliki mata yang tajam dan sanggup melihat sasaran dari jarak jauh. Kekuatan matanya terletak pada FLIR dan search radar yang ditaruh di bawah badan pesawat. (photo : Angkasa)

(IMP) -- Rabu, 2 Oktober 2013, adalah hari paling membahagiakan bagi TNI AL. Pagi itu, di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Kabaranahan Kementerian Pertahanan Laksda TNI Rachmad Lubis resmi menyerahkan satu dari tiga CN-235-220 Patmar (Patroli Maritim) pesanan Kemenhan kepada TNI AL untuk patroli di perairan dan perbatasan Indonesia. Bagi Komandan Skuadron 800 Pusat Penerbangan TNI AL, Letkol Laut (P) Imam Safii, CN235 Patmar amat ditunggu-tunggu.

Kemampuan dan daya jelajah patrolinya lebih tinggi dari pesawat sebelumnya. Sebelum ini, TNI AL hanya mengandalkan NC-212 Patmar. Tapi, karena kemampuan terbangnya hanya empat jam dan kecepatan optimalnya hanya 100-150 knot, kemampuan patrolinya menjadi terbatas. Berbeda dengan CN-235 Patmar, oleh karena sanggup terbang sampai sembilan jam dengan kecepatan optimal 200 knot, kemampuannya akan jauh lebih berarti bagi Puspenerbal yang kerap disebut kepanjangan mata Kapal Perang Indonesia (KRI).

CN235 Patmar TNI Angkatan Laut (photo : Kaskus Militer)

“Jika dengan NC-212 Patmar hanya bisa patroli di daerah sasaran 10 menit, CN235 Patmar bisa sampai berjam-jam dan menjangkau tempat yang lebih jauh. Dengan search radar dan Forward Looking Infra Red (FLIR) yang jauh lebih maju ini, kami bahkan sudah bisa mendeteksi kapal-kapal nelayan dari ketinggian 13.000 kaki,” ungkap Imam Safii, membandingkan FLIR di pesawatnya dengan FLIR NC-212 yang baru bisa “melihat” dari ketinggian 5.000 kaki.

Tak heran jika Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro pun titip misi yang agak sulit. Disela-sela acara serah terima yang juga dihadiri KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia dan Dirut DI Budi Santoso, ia bahkan langsung menginstruksikan agar KSAL Laksamana TNI Marsetio segera menerjunkan pesawat ini untuk memantau kapal-kapal imigran gelap yang makin kerap gentayangan di pantai selatan Jawa. Arah mereka ke Australia, sehingga pemantauan pun harus dilakukan bersama militer Australia.


Bagi Puspenerbal sendiri, pesawat baru ini akan dikonsentrasikan di Perairan Aru dan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina. Maklum, di wilayah perbatasan, penyelundupan masih kerap terjadi; sementara di Aru, pencurian ikan oleh kapal asing diakui masih sulit diberantas. Dengan FLIR versi SAFIRE III, ungkap sumber Angkasa, CN235 Patmar sanggup mengidentifikasi kapal pelaku penyelundupan atau pencurian ikan dari ketinggian 4.000 kaki. Data identitas ini selanjutnya bisa dikirim real-time ke KRI terdekat untuk penindakan yang lebih cepat.


FLIR SAFIRE III juga bisa "menembakkan" laser untuk mengukur jarak pesawat dengan sasaran. "Ini adalah kelebihan lain dari FLIR terbaru yang terpasang di perut CN235 Patmar. Kemajuan teknologi telah membuat kemampuan peralatan terus meningkat. Dengan posisi radar di perut, kini kami juga bisa melihat sasaran di belakang pesawat," jelasnya sembari membandingkan dengan posisi radar sebelumnya di moncong pesawat yang hanya bisa melihat ke depan, kiri dan kanan pesawat.

Tapi, bukankah penempatan dome radar di bawah membuat drag menjadi lebih besar? "Betul, sergah Direktur Teknologi Dr. Andi Alisjahbana kepada Angkasa. Üntuk itulah di ujung sayap utama sekarang kami tambahkan winglet. Sayap kecil ini bisa meredam sampai 10 persen dari drag, jadi balance-lah," ungkapnya.


TNI Pesan 965 Truk Isuzu

Truk Isuzu 4x4 2,5 ton (photo : jpb photo)

Tokyo, (IMP) -- Kementerian Pertahanan memesan 965 unit truk Isuzu untuk kebutuhan TNI dengan total nilai pembelian US$ 110 juta. Pengadaan truk untuk kendaraan taktis militer ini akan rampung sebelum Oktober 2014.

Demikian dikemukakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau pabrik Isuzu di Fujisawa, Prefektur Kanagawa, sebelah barat Tokyo, Jumat (15/11). Pemesanan truk angkut TNI ini terbagi atas dua bagian, yakni 665 unit berkapasitas 2,5 ton dengan sistem penggerak roda 4x4 dan 300 unit berkapasitas 5 ton dengan sistem penggerak roda 6x4.

Dana pengadaan 965 kendaraan taktis TNI ini sepenuhnya disediakan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ sebagai lender melalui mekanisme pinjaman luar negeri. Pagu kredit untuk pembelian 665 unit kendaraan 2,5 ton 4x4 senilai US$ 50 juta. Sedang pagu kredit untuk pengadaan 300 truk sebesar US$ 60 juta.

Truk berkapasitas 2,5 ton yang berjumlah 665 unit seutuhnya diproduksi di Fujisawa, Jepang, karena permintaan pasar untuk truk dengan spesifikasi sebesar itu sangat minim. Konsumen Indonesia umumnya meminati truk dengan penggerak roda 2x4.

Harga on the road truk berkapasitas 2,5 ton yang diproduksi di Jepang sebesar US$ 74.500 per unit. Porsi biaya terbesar adalah cabin chasis yang mencapai US$ 54.300 per unit. Selebihnya adalah biaya winch US$ 4.900 dan karoseri US$ 15.300. Total biaya pengadaan 665 unit truk ini, d luar penambahan suku cadang dan biaya distribusi sebesar US4 49,5 juta.

Sedang harga on the road truk berkapasitas 5 ton 6x4 yang dibuat PT Isuzu Astra Motor Indonesia US$ 95.600 per unit. Porsi biaya terbesar adalah cabin chasis US$ 71.700, selebihnya, winch US$ 4.900 dan karoseri US$ 19.000 per unit. Di luar biaya tambahan suku cadang dan distribusi, total harga 300 unit truk ini sebesar US$ 28,6 juta.

Meski 665 unit truk Isuzu diproduksi di Jepang, perakitan dan pembuatan karoseri dilakukan di Indonesia, menggunakan pabrik PT Isuzu Astra Motor Indonesia. "Begitu dipesan, kami langsung produksi," kata Yohannes Nangoi, wakil presdir Isuzu Astra Motor Indonesia.


Ada tiga isu mengiringi pemesan truk Isuzu, yakni pertama harga yang dinilai lebih mahal, kenapa harus Isuzu, dan diproduksi di Jepang. Kedua, teknologi, dan ketiga, masalah purnajual. Yohanes menjelaskan, pabrik mobil di Indonesia belum memproduksi truk dengan penggerak roda 4x4. Pabrik yang ada hanya memproduksi truk yang paling banyak dipesan, yakni kendaraan dengan penggerak roda 4x2. Jika harus memproduksi truk 4x4, pabrik yang ada akan rugi karena produksi tidak memenuhi skala ekonomi.

TNI meminta truk dengan penggerak roda 4x4 agar lebih tahan medan berat. "Untuk isu pertama, daripada harus menggunakan kapasitas pabrik untuk memproduksi 4x2 dengan tambahan modifikasi menggunakan komponen dari Tiongkok atau negara lain, lebih baik memesan langsung dari Isuzu Motors Jepang yang sudah terbiasa memproduksi kendaraan dengan berbagai penggerak roda. Tak perlu modifikasi dan suku cadang tersedia, dan mutu sesuai standar internasional. Konsekuensinya, harga lebih mahal. Tapi, dengan kualitas ini, TNI punya kendaraan standar internasional. Jika diminta PBB untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian, TNI tidak ada masalah dengan standar," ungkap Yohanes.

Kedua, Isuzu sudah menggunakan teknologi Euro-3. "Kami memakai common real engine yang disesuaikan dengan bahan bakar yang masih standar Euro-2 di Indonesia," kata Yohanes.

Ketiga, after sales service atau pelayanan purnajual. Ketersediaan sparepart Isuzu 24 jam. Untuk bisa memberikan pelayanan optimal sesuai janji, Isuzu memberikan pendidikan para mekanik. Setiap 15 unit dididik satu mekanik yang mempunyai kemampuan overhaul kendaraan. "Jadi akan ada 50-60 mekanik yang dididik untuk melayani truk Isuzu pesanan TNI yang mencapai 965 unit itu," ungkap Yohanes.

Isuzu Astra sudah mulai berproduksi tahun 2011 dengan kapasitas produksi 5.000 unit setahun dan penjualan 4.000 unit. Pada Januari 2015, pabrik Isuzu yang saat ini di Pondok Ungu, Bekasi, akan dipindahkan ke Karawang dan kapasitas produksi meningkat menjadi 18.000 unit per tahun. Isuzu pusat sudah menunjuk Indonesia sebagai basis produksi Isuzu untuk ASEAN.

Didirikan tahun 1916, Isuzu adalah pabrik otomotif pertama dan produsen truk terbesar di Jepang. Saat ini Isuzu dipasarkan di lebih dari 100 negara. Kapasitas produksi truk militer Isuzu Motors Jepang mencapai 700 unit per tahun.


Tuesday, November 12, 2013

Sukhoi Malaysia Dilengkapi Knirti


(IMP) -- Para pengamat dari US Navy kini tengah mempelajari terpasangnya peralatan peperangan elektronik Knirti SAP-518 buatan Rusia pada pesawat tempur Sukhoi Su-30MKM AU Kerajaan Malaysia (RMAF). Peralatan itu tampak terpasang pada ujung sayap pesawat.


Kalangan AL Amerika belum dapat memperkirakan kemampuan pasti SAP-518. Tetapi diyakini teknologinya dengan DRFM (digital radio frequency memory) dan antena phased-array di depan dan belakang dapat menjadi ancaman serius karena mampu mengacaukan radar terutama terhadap peralatan yang digerakkan baterai seperti rudal AIM-120, yang selama ini menjadi tumpuan dominasi kekuatan udara AS.


(Angkasa Magazine, November 2013, tahun XXIV)

Monday, November 11, 2013

Seoul Sees More Weapons Sales to Thailand

DW3000H frigate (photo : thaifighterclub)

Bangkok, (IMP) -- South Korea is looking to sell more weapons systems, including warships and aircraft, to Thailand, which is pushing to modernize its armed forces to meet security challenges.

Following a contract with Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) for a 3,700-ton frigate, the Royal Thai Navy plans to procure one more frigate built by the South Korean shipyard, according to officials. The contract for the first frigate was signed in August. The deal was valued around $470 million, the highest weapons import for a single item in Thailand.

The delivery of the first frigate, DW 3000F, will take place in 2017, and we expect a following order for the second ship in the coming years,” said Kim Deog-soo, director of the naval & special ship marketing team at DSME. DSME was one of the South Korean defense contractors that participated in the Defense & Security 2013 from Monday through Thursday at the IMPACT Exhibition Center here.

The frigate for the Thai Navy is based on the design of the Korean Navy’s 4,000-ton KDX-1. The ship is equipped with up-to-date weapons systems from major defense contractors worldwide.


Among the key armament are Swedish Saab’s 9LV Mk4 combat management system; the Mk 41 vertical launch system from US Lockheed Martin; evolved Sea Sparrow missiles of Raytheon; the Boeing RGM-84 Harpoon missiles; Turkish Oto Melera 76mm super rapid gun; and two UK MSI-Defence Seahawk 30mm cannons.

The Thai Navy also is considering buying a submarine, in an apparent move to respond to the rapid naval modernization of its neighbors, including Indonesia and Malaysia, both of which bought South Korean submarines and training ships, respectively.

The latest contract with DSME is a big step forward toward upgrading the Thai Navy,” a high-ranking officer of the Thai Navy’s procurement bureau said Monday during a meeting with his South Korean counterpart, Adm. Shin Jung-ho of the Defense Acquisition Program Administration’s ship project bureau. “We have yet to lay out a submarine project in detail due to budget issues, but the thing is that we need a submarine and the government will make a decision on that in the near future.”

“South Korea sells not just a ship, but a package of logistics support and training programs,” Shin replied. “The South Korean Navy will make utmost efforts to help the Thai Navy deploy its frigate successfully.”

T/A-50 Golden Eagle (image : KAI)

South Korea’s representative at the Thai defense fair stressed the arms exports to Thailand will further boost the country’s weapons sales in the Southeast Asian region.

“On the basis of improved relations between the two governments, the Thai military is expected to acquire more weapons built by our nation,” said Lee Yong-dae, director of the South Korean Defense Ministry’s procurement bureau. “In particular, our export strategy of selling a package of weapons and relevant technology meets the requirements of the Thai armed forces’ modernization schemes.

Lee revealed that the Royal Thai Air Force has shown interest in purchasing an attack variant of the T-50 supersonic trainer aircraft built by Korea Aerospace Industries (KAI) and Lockheed Martin.

The Thai air force requested KAI for information about the T-50 jet,” said the retired two-star army general, adding Thailand is interested in buying 16 T-50 variants, including the TA-50 armed trainer and FA-50 light attacker.

EVO-105 105mm truck mounted howitzer (image : samsung techwin)

The Royal Thai Army eyes a truck-mounted howitzer built by Samsung Techwin, according to Lee, in an effort to modernize its artillery force.

The vehicle, dubbed EVO-105, consists of a standard South Korean KM500 five-ton truck chassis with the rear cargo area modified to accept the upper part of the US 105MM M101 towed howitzer.

“The vehicle features the fire control system used in the K9 howitzer’s 155mm/52-caliber gun,” a Techwin spokesman said. “It’s cheaper and faster than the standard K9, which is attractive to Southeast Asian nations.”

About 800 EVO-105 vehicles are to be deployed with South Korea’s Army in 2017, he noted.


Sunday, November 10, 2013

Menhan : Program Kapal Selam dan Korvet Nasional Butuh Dukungan Semua Pihak


Jakarta, (IMP) -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, dua program nasional di bidang industri pertahanan yaitu program Kapal Selam dan Korvet Nasional tidak hanya membutuhkan dukungan Kementerian Pertahanan tetapi juga dukungan semua pihak.

Hal tersebut dikatakan Menhan selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) saat memimpin Sidang KKIP Ke-10, di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu, 6 November 2013. Hadir pada sidang tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta selaku anggota KKIP.

Lebih lanjut dikatakan Menhan, bahwa pembangunan Kapal Selam dan Korvet Nasional akan dilakukan oleh PT. PAL sebagai Lead Integrator. Namun demikian, selain perlunya kesiapan dari PT. PAL, juga memerlukan pemikiran dan dukungan dari semua pihak sehingga cita-cita terwujudnya kemandirian di bidang alutsista dapat dicapai dengan baik.

Dijelaskan Menhan, kebutuhan kapal selam untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia khususnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebanyak 12 buah. Saat ini TNI AL sudah memiliki dua buah kapal selam dan tiga kapal sedang dibangun berkerjasama dengan Korea Selatan.

Dari tiga kapal selam tersebut, rencananya ada satu kapal yang akan dibangun di Indonesia. Secara bertahap diharapkan pembangunan kapal selam berikutnya akan dapat dibangun di Indonesia.


(DMC)

Penyebab Jatuhnya Heli MI-17


JAKARTA, (IMP) -- Kepala Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, penyebab jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI Sabtu (9/11) karena hilangnya daya pada mesin. 

"Penyebabnya adalah mesin kehilangan power, jatuh dan terbakar," kata Iskandar, Sabtu. 

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Kabupaten Nunukan, Octavianto mengatakan, helikopter sedang mengangkut logistik bagi prajurit pengamanan perbatasan Indonesia-Malinau dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Menurut Iskandar, sembilan orang terbakar dan beberapa di antaranya tewas.

"Perkembangan yang bisa disampaikan adalah saat ini tengah dilakukan evakuasi. Sembilan orang terbakar, dua dari TNI dan tujuh orang pekerja konstruksi," jelas Iskandar.



(IMP) -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membentuk tim investigasi dan tim pemulihan menyusul kecelakaan helikopter Mi-17 di Pos Bulan Desa Long Jelet Kecamatan Punjungan Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

"Tim investigasi terdiri enam orang dan tim pemulihan berjumlah 12 orang sudah ada di Balikpapan. Besok kedua tim menuju ke Tarakan dan dilanjutkan ke lokasi kecelakaan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) Brigadir Jenderal Rukman Ahmad di Markas TNI AD Jakarta, Sabtu malam.

Rukman mengatakan, TNI AD telah melaksanakan evakuasi korban luka dan saat ini berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Tarakan.

"Rencana evakuasi korban meninggal akan dilakukan besok (Minggu, 10/11). TNI AD akan mengerahkan helikopter Mi-17 yang didatangkan dari Semarang dan saat ini telah berada di Surabaya. Serta pesawat Cassa 212 yang di Semarang saat ini sudah berada di Balikpapan," kata Rukman.

Pesawat Cassa 212, lanjut Rukman, akan dipakai TNI AD sekaligus untuk mengangkut korban meninggal ke alamat duka masing-masing.

"Dalam evakuasi ini, TNI AD bekerja sama dengan Pertamina dan perusahaan swasta yang mempunyai helikopter di Tarakan yaitu PT NUH dan PT Travira," katanya.

Terkait kondisi teknis pesawat dan cuaca ketika kecelakaan, Rukman mengatakan, TNI AD masih menunggu hasil tim investigasi.

Sedangkan mengenai santunan, ia mengatakan belum dapat memberikan komentar tentang itu. "Tapi yang jelas, TNI AD akan memberikan perhatian semaksimal mungkin. Wujudnya seperti apa akan kami sampaikan lebih lanjut," katanya.


Friday, November 8, 2013

Tambah 2 Lagi, Jumlah Pesawat T-50i Golden Eagle Menjadi Delapan

Dari 16 pesanan pesawat T-50i, telah datang sebanyak 8 pesawat (photo : Angkasa)

Delapan Pesawat T-50i Golden Eagle Sudah Bersarang di Lanud Iswahjudi

(IMP) -- Pen Lanud Iwj, Magetan (6/11). Hingga awal bulan November 2013, PT Korean Aerospace Industries (KAI), sudah mengirimkan 8 unit pesawat tempur T-50i Golden Eagle, ke Lanud Iswahjudi, dari 16 yang dipesan oleh pemerintah Indonesia, setelah dua pesawat yang diterbangkan langsung dari Korea Selatan mendarat mulus di runway Lanud Iswahjudi, Rabu (6/11).

Kedatangan dua pesawat tersebut di sambut oleh Kepala Dinas Operasi Kolonel Pnb Djoko Hadipurwanto, Kadispers Letkol Pnb Ian Fuadi dan Komandan Skadron Udara 15, Letkol Pnb Wastum, di main aprron Skadron Udara 15.

Dalam pengadaan pesawat tempur T-50i Golden Eagle dari Korea, direncanakan pada akhir tahun 2013 sudah genap berjumlah 16 unit, dan pesawat tersebut akan menggantikan peran dan fungsinya pesawat HS Hawk MK 53, yang akan habis masa pakainya di Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi. 

Para pejabat Lanud Iswahjudi menyambut kedatangan Penerbang KAI yang baru tiba di main aprron Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi,


KSAL : Indonesia Membutuhkan 20 Kapal Fregat

Dalam MEF TNI AL, dibutuhkan 40 kapal perusak kawal rudal yang terdiri dari fregat dan korvet. Saat ini TNI AL mengoperasikan 7 fregat : Ahmad Yani class (6 buah), dan KH Dewantara (1 buah), yang tengah dipesan sebanyak 5 unit : Nakhoda Ragam class (3 buah) dan PKR-105 (2 buah), total 12 unit, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 8 unit lagi (photo : Kaskus Militer)


TEMPO.CO, Jakarta, (IMP) -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengatakan TNI kekurangan alat utama sistem persenjataan berupa kapal selam untuk melindungi seluruh wilayah laut Indonesia. Menurut Marsetio, setidaknya dibutuhkan 12 kapal selam untuk menjaga wilayah laut Indonesia.

"Sementara saat ini Indonesia baru punya dua kapal buatan tahun 1980-an," kata Marsetio dalam sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 6 November 2013. Kedua kapal selam itu, yakni KRI Cakra dan KRI Nenggala, sudah uzur. Bahkan, di tahun 2020 kedua kapal tersebut genap berusia 40 tahun dan harus pensiun. 

Saat ini Indonesia sedang memesan tiga unit kapal selam Changbogo Class dari Korea Selatan. Dalam pembelian ini, Indonesia dan Korea Selatan sepakat ingin menjalin kerja sama alih teknologi. Indonesia ingin kapal selam pesanan ketiga dibangun di galangan kapal PT PAL dan dikerjakan oleh putra-putri bangsa yang diawasi oleh perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Sebagai Komisaris Utama PT PAL, Marsetio ingin mendorong kesiapan fasilitas pembuatan kapal selam di galangan kapal milik PT PAL di Surabaya. Pemerintah pun setuju mengucurkan duit Rp 1,5 triliun untuk membangun fasilitas khusus kapal selam di PT PAL. "Sebab, galangan kapal selam itu berbeda dengan kapal biasa, harus tertutup, lebih khusus seperti produk buatan tangan," ia menjelaskan. 

Selain itu, PT PAL juga sedang mempersiapkan tenaga ahli dan teknisi terbaik untuk dikirim ke pabrik Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Sesuai rencana, total 206 perwakilan PT PAL akan belajar di Negeri Ginseng. Sayang Marsetio tak mau menjelaskan detail proses alih teknologi itu. "Pokoknya dari teknisi, desainer, sampai tukang las PT PAL akan dikirim ke Korea Selatan," kata dia.

Marsetio sendiri yakin jika PT PAL bisa memperoleh ilmu pembuatan kapal selam bakal berdampak positif bagi TNI AL, khususnya pemenuhan kebutuhan kapal selam. Dengan begitu, kebutuhan 12 kapal selam Indonesia bisa dibantu dengan produksi dalam negeri.

Marsetio menyatakan dirinya sedikit ngotot memenuhi kebutuhan kapal selam Indonesia. Sebab, menurut dia, kapal selam punya efek deteren (tangkal) yang sangat kuat bagi pertahanan laut suatu negara. Berbeda dengan efek deteren sebuah kapal perusak biasa. 

"Selain itu, sebuah bangsa dikatakan hebat dan maju jika bisa membuat kapal selam dan kapal perang sendiri."

Meski begitu, Marsetio membutuhkan kapal-kapal perang kelas fregat dan corvet untuk menjaga wilayah laut, khususnya dari permukaan. Setidaknya, dia melanjutkan, TNI AL butuh 20 kapal kelas fregat untuk membantu pengamanan laut Indonesia. Saat ini Indonesia sudah memesan tiga unit kapal fregat dari Inggris serta dua kapal lain dari Belanda. 

"Sisanya (kebutuhan 20 kapal perang) tetap kami berharap PT PAL dan BUMN lain bisa mandiri membuat kapal perang," kata dia. "Sesuai rencana PT PAL juga akan mengupayakan alih teknologi dari kapal perang buatan Belanda."


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...