Tuesday, October 6, 2015

Natuna Diproyeksikan Jadi Pearl Harbour Indonesia

Kilo Class Submarine jadi bidikan TNI AL (photo : Kaskus Militer)

JAKARTA, (DS/IMP) -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menginginkan agar Natuna menjadi Pearl Harbour bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.

"Ya itu harus, Natuna harus diperkuat karena itu (penguatan Natuna) juga rencana saya. Bila perlu kita jadikan Pearl Harbour-nya Indonesia, untuk mengawasi wilayah kita yang begitu luas," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Agus, Natuna perlu dibangun pangkalan yang betul-betul sesuai untuk melaksanakan operasi Angkatan Udara (AU). Termasuk juga dermaga-dermaga lautnya juga harus diperkuat.

"Penempatan skuadron pesawat tempur tidak perlu di Natuna, sebab pesawat tempur dalam waktu singkat sudah bisa berada di sana. (Fasilitas atau sarana) itu yang dibutuhkan seperti, bunker-bunker, enggak bisa parkir biasa, nggak boleh harus bunker," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu berencana meningkatkan pertahanan laut dan udara di Kepulauan Natuna, menyusul meningkatnya tensi di Laut China Selatan (LCS).

"Ya nanti bulan depan Natuna kita akan lengkapi, landasan kita perpanjang, ada pelabuhan besar paling tidak bisa menampung empat kapal kemudian pesawat-pesawat besar," ujarnya.‬ (Sindo/Defense Studies)



Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meningkatkan keamanan di wilayah Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, peningkatan program yang diajukan Kementerian Pertahanan tersebut untuk menjaga konflik di kawasan yang dilatarbelakangi kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mengusai Laut Cina Selatan.

"Tadi kita menyetujui usulan itu untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Mahfudz usai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).


Mahfudz mengakui, kondisi pangkalan militer di Pulau Natuna cenderung tidak layak. Cukup logis jika dana tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas militer seperti landasan udara, hanggar, dan pangkalan kapal militer.

"Kalau sisi alutsista TNI bisa melakukan deployment ke sana. Tapi sarana dan prasarana untuk pangkalan udaranya, runway, dan juga untuk pelabuhan kapal angkatan laut itu diperbaiki," tukas dia.

Seperti diberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur di perbatasan, khususnya, Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Menurut dia, Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang ada di Laut Cina Selatan. Sebab, wilayah tersebut sedang panas diperebutkan Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Sebagai contoh yaitu memperbaiki landasan udara di Pulau Natuna. Karena landasan di pulau tersebut tidak bisa digunakan untuk pesawat tempur dan hanya bisa digunakan untuk pesawat angkut.

"Kita memang punya alutsista (di sana), seperti kapal dan pesawat namun yang penting adalah landasan (di Pulau Natuna)," ujar dia.


(MetroTVNews/Defense Studies)

TNI AL Targetkan Minimum 154 Kapal Perang Hingga 2024

(photo : kaskus militer) 

(IMP) -- Postur TNI hingga 2024 menargetkan armada KRI terdiri dari kondisi minimum 151 kapal perang, standar 220 kapal perang, dan ideal 274 kapal perang. Pada saat MEF dibuat tahun 2004 TNI AL memiliki 137 kapal perang, satu dekade MEF menjadi 145 kapal perang (bertambah 8 KRI dari pembelian baru dikurangi kapal yang pensiun), dan satu dekade ke depan menjadi 154 kapal perang (bertambah lagi 9 kapal).

TNI Angkatan Laut dalam rencana strategis (renstra) tahun 2024 mentargetkan sebanyak 154 kapal perang (KRI). Dalam minimum essential force (MEF) tahun 2024 sebanyak 154 KRI dan optimumnya sebanyak 274 KRI.

Artinya yang sudah tua-tua sudah diganti. 154 KRI itu minimum, kalau optimum itu 274 KRI untuk mengamankan NKRI. Saat ini memiliki 145 KRI, dan kondisinya peremajaan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana TNI AL M. Zainuddin dalam dialog Pro3 RRI.

Peremajaan kapal, ujarnya, sampai tahap kedua MEF sampai 2015-2019 secara bertahap kapal baru berdatangan. Dari mulai tahun 2015-2016 baik pengadaan di dalam negeri maupun di luar negeri.


Dengan datangnya kapal selam itu, jelasnya, akan memberikan hal yang positif. MEF kedua 2019 dan tahapan ketiga 2024 diharapkan MEF sudah terpenuhi semua.

Kita MEF postur hingga renstra 2024. Kita sangat membutuhkan bantuan masyarakat maritim, dan itu bisa mengantisipasi kejahatan lautan di Indonesia. Jadi nelayan, dan masyarakat bisa memberikan informasi ke kita,” pungkasnya. 

(RRI)

Legislator : Rusia akan Berikan Soft Loan Alutsista


Jakarta (ANTARA/IMP) -- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Rusia akan memberikan soft loan sebesar 3 miliar dolar AS kepada Indonesia guna membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Keinginan Rusia itu didapatkan oleh Komisi I DPR RI setelah melakukan kunjungan kerja ke Rusia beberapa waktu lalu.

"Untuk TNI dikatakan, Rusia siap memberikan soft loan yang sangat murah untuk membeli alutsista. Rusia bersedia memberikan soft loan kepada Indonesia sebesar 3 miliar dolar AS. Dalam waktu dekat investor Rusia akan datang," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Atas tawaran Rusia itu, dirinya sudah menyampaikan kepada TNI dan juga Menteri Bappenas/Kepala PPN.

"Kita akan sampaikan kepada TNI dan saya sudah sampaikan juga kepada Menteri Bappenas. Mereka akan pelajari seperti apa soft loan. Soft loan itu lebih murah dibanding kredit ekspor (KE)," katanya.

Kunjungan Komisi I DPR RI adalah juga untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di Rusia.

BPPT dan SAAB Kerja Sama Teknologi Pertahanan


Tangerang, 28/8 (Antara/IMP) -- BPPT dan SAAB perusahaan global yang bergerak dibidang pertahanan menjalin kerja sama untuk mengembangkan teknologi pertahanan dalam rangka menuju kemandirian pertahanan dan keamanan di Indonesia.

"Industri pertahanan kita tidak kalah dengan negara tetangga, namun untuk teknologi harus terus diperbarui mengikuti perkembangan terkini," kata Deputi Kepala BPPT bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi Angson Gani saat dihubungi, Jumat.

Dia menunjuk beberapa negara ASEAN, alat utama sistem persenjataan (Alutista) masih harus didatangkan dari luar negeri, sedangkan Indonesia sudah memiliki sejumlah industri strategis seperti PT Pindad, PT LEN, PT PAL, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia.

"Industri strategis yang kita miliki tinggal dikembangkan saja, salah satu caranya dengan menggandeng perusahaan yang memiliki teknologi terkini dan efisien," ujar Erzi.

Erzi berharap Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan dan Tiongkok yang telah dikenal memiliki industri kapal selam paling lengkap berteknologi tinggi.

 (photo : Saab)

Terkait hal tersebut lanjut Erzi, BPPT telah menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan SAAB dibidang teknologi pertahanan pada Kamis (29/8) di Puspiptek Serpong. Kerja sama dilaksanakan mengingat perusahaan ini telah sukses menjalin kerja sama serupa dibidang pertahanan dengan negara lain.

Dia menunjuk kerja sama perusahaan ini dengan Swedia dalam mengembangkan teknologi sistem pertempuran udara yang didalamnya juga melibatkan lembaga akademis dan pemerintah.

Sedangkan di Indonesia, jelas Erzi, BPPT memiliki enam program dibidang pengembangan teknologi pertahanan yang siap dikerjasamakan diantaranya pesawat tempur, kapal selam, kapal korvet, rudal, medium tank, dan pengintai. 

Salah satu yang akan digarap dengan SAAB adalah pesawat tanpa awak (drone) yang sudah banyak dikembangkan di berbagai negara untuk tujuan pertahanan dan keamanan, jela Erzi.

Erzi mengatakan dalam kerja sama tersebut diharapkan akan berlanjut tidak hanya sebatas implementasi pada industri strategis yang kita miliki, tetapi juga harus ada transfer teknologi.

"Negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah menyepakati apabila terdapat kerja sama dibidang teknologi dikalangan negara anggota harus juga dimasukkan klausul alih teknologi," ujar Erzi.

Setelah Lapan A2, ini 4 Satelit yang akan Diproduksi Ahli Dalam Negeri


Jakarta, (IMP) -- Satelit pertama karya anak bangsa, Lapan A2/Orari sedang dipersiapkan untuk peluncuran di India pada September mendatang. Namun, seakan tak tinggal diam kini tim ahli LAPAN juga tengah berkutat membangun Lapan A3.

"Tim yang sudah selesai dengan A2 sekarang sedang membangun Lapan A3," kata Lead Engineer Lapan A2/Orari M. Mukhayadi saat berbincang dengan detikcom di ruang kontrol LAPAN di kantor LAPAN Rancabungur, Bogor, Kamis (28/8/2015).

Saat detikcom berkesempatan melihat ruang AIT LAPAN, Lapan A2 yang kini tinggal waktu pengiriman ke India tampak diletakkan di salah satus sudut ruangan. Boks berwarna hitam merah itu masih diuji untuk kesempurnaan komponennya saat sudah mengorbit. 



Selain sibuk menyempurnakan A2, ternyata sebagian ahli sedang sibuk merakit komponen satelit selanjutnya, yakni Lapan A3. Dalam ruangan itu, cikal bakal A3 diletakkan dengan penuh kehati-hatian. 

Untuk A3, LAPAN masih mempertahankan bentuk kotak. Namun, bobotnya akan lebih berat.

"Kami masih menggunakan kamera namun A3 lebih pada images pencitraan," kata Kepala Pustek Lapan Rancabungur, Suhermanto, kepada detikcom, Kamis (27/8/2015).

Pada satelit A3 ini juga nanti paket datanya akan menggunakan standar internasional. Tujuannya agar pesan dari satelit bisa diterima banyak stasiun bumi namun tetap saja hanya stasiun yang diijinkan LAPAN saja yang boleh membuka dan membaca pesan tersebut.


Satelit Lapan A2 (photo : Lapan)


Dalam jangka panjang, Hermanto mengatakan secara bertahap LAPAN akan membuat satelit yang lebih besar dengan bantuan supervisi Technical University Berlin, Jerman. Besar harapannya Indonesia mampu mandiri membuat satelit sendiri dalam ukuran besar di tahun 2021.

Sebenarnya LAPAN sudah berencana membuat satelit hingga Lapan A6. Untuk Lapan A4 masih akan dibuat kotak dan fokus pada kamera. Namun, A4 akan dibuat dengan kamera semi profesional. Saat ini memang LAPAN sudah menggunakan kamera namun versi murahnya. Pihak LAPAN memesan khusus kamera untuk digunakan pada satelit serta memodifikasi kamera video yang lazim digunakan khalayak untuk menangkap momen dengan baik. 



Untuk A5, LAPAN mencoba untuk masuk teknologi radar. Namun, seperti apa bentuk dan soesifikasinya sementara masih dikonsepkan karena sumber daya manusia yang masih terbatas.

"Kami akan kerjasama dengan Chiba University di Jepang karena kita masih melihat apakah teknologi kita siap?" sambungnya.


Namun, untuk satelit A6, Hermanto masih belum meramu konsep yang tepat. Ia hanya berpikir bahwa satelit itu harusnya berbobot lebih dari 240 kg sehingga membutuhkan ruang pembuatan yang lebih besar. Saat ini, Pusteksat Rancabungur hanya bisa untuk tempat pembuatan satelit di bawah 100 kg.

Ia juga berharap sepanjang proses pembuatan satelit tersebut dukungan pemerintah semakin kuat mengingat pentingnya satelit untuk kebutuhan pertahanan, penanggulangan bencana dan prioritas pemerintah saat ini yakni kemaritiman. 

Boeing Siap Penuhi Skema Offset Dalam Pengadaan Helikopter Chinook


Jakarta, (DMC/IMP) -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Regional Director South East Asia Boeing Young Tae Pak, Selasa (25/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pertemuan ini membahas mengenai kelanjutan rencana pengadaan Helikopter Chinook.

Dalam kesempatan tersebut, Regional Director South East Asia Boeing menyampaikan bahwa dalam pengadaan Helikopter Chinook nantinya, pihak Boeing siap memberikan dan memenuhi persyaratan skema offset yang diinginkan Indonesia.

Guna membicarakan lebih detail bagaimana mekanisme skema offset tersebut, maka saat ini pihak Boeing telah mengirimkan tim ke PT. DI di Bandung. Regional Director South East Asia Boeing juga menyampaikan siap membantu sepenuhnya untuk kelancaran proses pengadaan ini dan akan memberikan harga yang terbaik untuk Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kemhan berencana membeli empat Helikopter Chinook untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AD. Pembelian ini disesuaikan dengan ancaman nyata yang dihadapi Indonesia, terutama masalah penanganan bencana alam.

Helikopter Chinook merupakan salah satu jenis helikopter yang memiliki keunggulan multifungsi. Selain dapat mengangkut personil militer dalam jumlah banyak, helikopter ini juga mampu mengangkut logistik dalam jumlah banyak.

Selain itu, helikopter ini didesain untuk bisa mengangkut (sling) pesawat tempur, kapal tempur, kendaraan tempur (Ranpur), hingga tank tempur kelas ringan. Tidak hanya itu, dengan kemampuan daya angkut yang besar, helikopter ini banyak diturunkan untuk mendukung kebutuhan nasional, seperti evakuasi bencana alam dan kegiatan Search and Rescue. 

Menhan Tinjau Pembangunan KRI Jenis Sigma Terbaru

Fregat jenis PKR-105 (photo : Tempo)

Surabaya, (IMP) -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meninjau galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya yang merupakan produsen kapal perang maupun kapal komersil. Dalam kunjungan tersebut, Menhan melihat langsung proses pembuatan dan perakitan sebuah kapal perang (KRI) Perusak Kawal Rudal (PKR) berjenis Sigma yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL). 

Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin menjelaskan kapal tersebut akan menjadi KRI tercanggih yang dimiliki TNI AL. "Ini kapal PKR berukuran 105 meter yang sedang kami buat untuk TNI AL. KRI ini akan menjadi kapal tercanggih yang dipunyai TNI AL. Senjata dan rudalnya memang sengaja tak kami ungkap sekarang," ujarnya di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jatim, Kamis (13/8). 

Menurut Firmansyah, kapal itu dilengkapi persenjataan canggih bawah air yang bisa dipergunakan untuk menghancurkan kapal selam. "Juga dilengkapi peralatan moderen di atasnya, sehingga mampu memperkuat persenjataan maritim nasional kita," imbuhnya. 

Kerjasama dengan DAMEN `Schelde Naval Shipbuilding` (DSNS) - Belanda dalam pembuatan kapal perang cepat tersebut, kata Firmansyah, diharapkan mampu memberi manfaat besar terkait transfer teknologi kepada para ahli perkapalan nasional, khususnya yang berada di PT PAL. 

"Kerjasama ini dilakukan dengan teknologi tinggi, sehingga diharapkan nantinya kami bisa membangun sendiri kapal sejenisnya," tambahnya. Sementara itu, Ryamizard mengapresiasi industrinalutsista buatan dalam negeri. Menurutnya PT PAL harus meningkatkan kualitas produknya agar terus bisa dipercaya oleh TNI. 

"Ini bagus sekali. Pesan saya agar PT PAL ini menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Apalagi kapalnya sudah dipesan oleh negara lain," imbuhnya. 

PKR bernomor seri 10514 tersebut rencananya akan selesai pada Januari 2017 mendatang, kapal berjenis sigma terbaru itu akan menambah KRI sejenis sebelumnya seperti KRI Diponegoro, KRI Frans Kaisepo, dan KRI Sultan Hasanuddin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...