Thursday, February 28, 2013

Empat Mesin Sukhoi Su-30MK2 Tiba

(photo : TNI AU)

(IMP) -- Setelah beberapa hari lalu dua Pesawat Tempur SU-30 MK 2 dari 6 Pesawat pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia memperkuat Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Tim penerimaan kedatangan Pesawat tempur Sukhoi Lanud Sultan Hasanuddin Rabu malam (27/2) kembali disibukan untuk menerima kedatangan empat engine Pesawat tempur Sukhoi 27/30 yang diangkut dengan menggunakan Pesawat Antonov An-124-100 Flight Number RA/82043 dengan Pilot Ustelenov.


Pesawat An-124-100 mempunyai panjang badan 68.96 m dan lebar sayap 73.3 m serta tinggi 20.78 m, yang membawa empat engine pesawat tempur SU-27/30 buatan KNAAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) Rusia, Take off dari Bandara Dzemgi Rusia Selasa (26/2) dengan rute penerbangan Bandara Dzemgi Rusia- Bandara Calcutta (India) - Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, yang merupakan satu rangkaian tahapan dari kedatangan enam unit pesawat Temnpur SU-30 MK2 pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia.

Grob Eyes Australian Opportunity for G120TP


(IMP) -- Grob Aircraft mounted a major push for its G120TP basic trainer at this year's Avalon air show, with its stand including a simulator for the type, as it eyes an upcoming requirement to replace the Royal Australian Air Force's fleet of 63 Pilatus PC-9/9As.

Andre Hiebeler, chief executive of Grob Aircraft, says the G120TP can "eat into" up to 60-70% of the syllabus provided by higher-end tandem-seat turboprop aircraft such as the Pilatus PC-21, which is also likely to compete for the Australian deal.


Canberra's requirement is designated AIR 5428, and calls for a complete training solution, including simulators and aircraft. Grob envisages the RAAF using the G120TP in conjunction with a more advanced basic trainer type.

Hiebeler notes that only 45% of pilots trained by the Australian military end up in the air force. Of these, only a small portion transition to fighters such as the Boeing F/A-18 Hornet or F/A-18F Super Hornet. The majority become transport aircraft or helicopter pilots, making the G120TP, with its side-by-side configuration, a suitable training platform.

Hiebeler claims the G120TP's operating costs are far below those of higher-powered basic trainers. The aircraft has maximum continuous power of 380shp (283kW), which is considerably below that of rival types.

A request for proposals for the AIR 5428 requirement has yet to be issued, but Grob believes it could come by the end of 2013.

The RAAF's current PC-9s were delivered between 1987 and 1992, as recorded by Flightglobal's MiliCAS database.


NZDF Issued a RFI for UWISR Systems

P-3K2 Orion aircraft of the RNZAF (all photos : RNZAF proboards)

(IMP) -- Underwater Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (UWISR) Project - (RFI 4107-02) GETS reference #38360

Defence is seeking information on potential solution options to restore the UWISR capabilities of its fleet of six P-3K2 Orion aircraft.


This RFI seeks responses from companies that have the requisite skills, knowledge and experience to provide either portions of or a complete airborne UWISR capability solution, including:


-a replacement for the existing acoustics system
-an acoustic processor simulator
-a Magnetic Anomaly Detection (MAD) system
-a MAD simulator / stimulator
-upgrade / modification of the air-dropped stores ejection system.


-a post-mission acoustic analysis system
-an acoustic data storage / archive system
-an acoustic processor simulator
-a MAD simulator / stimulator.


-integration and testing of the complete UWISR solution
-NZDF operator and technician training on the operation and maintenance of both the airborne and ground systems
-assistance with certification, testing, and Operational Test and Evaluation (OT&E) of the new ground and airborne systems.


#Provision of ongoing industry support to maintain the UWISR capability at a contemporary standard through-life.

Respondents may choose to provide information that covers all aspects of this RFI or provide information that focuses on defined topic areas only.


Respondent information will be used to assist Defence in the development of a project Business Case. The Business Case will detail potential solution options for New Zealand Government approval. Defence will assume that respondents who provide information in relation to this RFI are also interested in participating in a Request for Proposal (RFP) or a Request for Tender (RFT), should the Project progress and such a document be issued. For the avoidance of doubt, respondents acknowledge that providing information in relation to this RFI does not in any way constitute an offer by Defence to the respondent to participate in, or be involved in any subsequently issued RFP or RFT.


Kabar Terbaru C-705 dan KFX/IFX...?


(26/2) malam, (Aries/ARC) -- Kepala pusat komunikasi publik Kementerian Pertahanan mengadakan acara silahturahmi dengan awak media di Gedung Kemhan di Jakarta. Acara tersebut lebih merupakan pisah sambut pejabat baru di lingkungan Komunikasi Publik Kemhan. Kini, Kapuskomlik Kemhan dijabat oleh Brigjen TNI Sisiriadi, menggantikan Brigjen TNI Bambang Hartawan yang akan menempati pos baru sebagai Karo TU Kemhan. Brigjen TNI Sisriadi sendiri bukan orang asing di kalangan awak media. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kadispen TNI AD. Namun, sebelum menjabat sebagai Kapuskomlik, Brigjen TNI Sisriadi menjabat sebagai Dirtekind Ditjen Pothan Kemhan.


Latar belakang sebagai Dirtekind tersebutlah yang menarik bagi ARC. Dalam kesempatan berbincang-bincang, ARC pun menanyakan soal kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan berbagai negara. Salah satunya yaitu mengenai kerjasama produksi Rudal C-705 dengan China. Birgjen TNI Sisriadi pun menjelaskan, hingga kini proses kerja sama tersebut masih terus dinegosiasikan alias belum banyak perkembangan berarti. Pasalnya, menurutnya pihak China mengajukan skema kerja sama yang tidak bagus bagi Indonesia. "mereka inginnya kerja sama itu dimulai dari awal sekali, seperti bagaimana cara merakit. padahal, kita tidak butuh itu. yang kita butuh itu kan desain, sistem pemandu dan know how-nya", kata Brigjen Sisriadi.


Lebih lanjut, China juga meminta kontrak senilai US$ 35 juta hanya untuk Transfer teknologi bagaimana menguji coba rudal tersebut sebelum digunakan. Sepertipemeriksaan fisik, uji kalibrasi dan lainnya. Menurut Kemhan, hal tersebut tidak bisa diterima lantaran pengetahuan semacam itu seharusnya memang sudah termasuk dalam kontrak pembelian, bukan Transfer Teknologi. Namun demikian, Kapuskomlik Kemhan memastikan bahwa pihaknya telah membeli Rudal C-705 untuk melengkapi KCR-40 buatan PT. Palindo Marine Shipyard. Hanya saja, Brigjen Sisriadi hanya tersenyum ketika dikejar berapa banyak yang telah dibeli. "coba saja kamu hitung sendiri, hingga tahun 2014 kita akan punya setidaknya 6 buah KCR-40. berarti kita beli berapa..?", candanya. Alhasil, untuk masalah Rudal ini, Kemhan masih melakukan negosiasi dengan pihak China.


Selanjutknya Kapuskomlik Kemhan yang baru menjabat itu juga menjelaskan soal Proyek KFX/IFX. Seperti pada berita sebelumnya, tidak ada kabar baru mengenai proyek ini. Kapuskomlik memastikan, di tahun 2013 ini, Korea Selatan menunda pembiayaan program KFX. Hal tersebut dilakukan lantaran Korea Selatan memajukan terlebih dahulu program FX-III mereka. Dari program FX-III tersebut, Korsel akan meminta ToT atau Offset yang nantinya akan digunakan untuk program KFX. Pasalnya memang ada beberapa teknologi yang belum dikuasai baik Indonesia maupun Korsel. Nah, hal tersebut bisa diraih melalui ToT program FX-III. Kapuskomlik Kemhan juga yakin Korea Selatan tidak akan membatalkan proyek ini secara sepihak. "mereka sudah keluar banyak lho.. jauh lebih banyak dibanding kita. akan sangat rugi bagi mereka", tandas Kapuskomlik Kemhan Brigjen TNI Sisriadi.


(Written by Aries/ARC)

Wednesday, February 27, 2013

PT. LEN dan PT. INTI Akan Dimerger


Jakarta, (IMP)-- Dua perusahaan pelat merah bidang teknologi, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan PT Len Industri (LEN) masuk rencana merger Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2013. Langkah itu diambil untuk memperluas dan memperkuat pangsa pasar dua BUMN itu, di bidang pengembangan dan penjualan produk teknologi. 

"Inti dan LEN akan dikonsilidasi (merger), kayak Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Polanya seperti itu," tutur Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapim BUMN di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Dahlan beralasan, dua BUMN yang bermarkas di Bandung Jawa Barat ini akan menjadi perusahaan yang kuat dan besar pasca merger. Hal ini akan memberi keuntungan lebih karena tidak perlu lagi bersaing keras atau bahkan akan bertambah kuat ketika mengikuti tender telekomunikasi.


INTI merupakan perusahaan pelat merah bidang teknologi komunaksi yang memberikan jasa produk sebagai pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional. Produk yang dihasilkan antara lain: produk-produk seperti IP PBX, NMS (Network Management System), SLIMS (Subscriber Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Messaging System), GPA (Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP), Interface Monitoring System untuk jaringan CDMA, dan Sistem Deteksi dan Peringatan Bencana Alam (Disaster Forecasting and Warning System).

Sementara LEN merupakan perusahaan pelat merah bidang teknologi yang bergerak di biang penghasil produk energi terbarukan (solar cell), alat navigasi dan transportasi (peralatan broadcasting, tracking system, peralatan navigasi), kontrol pertahanan (aplikasi peralatan komunikasi anti penyadapan), serta bidang transportasi (persinyalan kereta).


Myanmar's Military Spending Through the State Budget in 2013-2014 Amount to About $ 2 Billion

BTR-3U of the Myanmar Army (photo : Myanmar Army Corps)


TSAMTO, (IMP) -- The Myanmar Government has allocated for defense in fiscal year 2013-2014 20.8% of the national budget, or about $ 2 billion, according to "Jane's Defence Weekly," referring to the local sources.


The draft defense budget proposed by the government on February 19, will come into force on April 1. According to experts, the share devoted to the military, reduced compared with appropriations for FY 2012-2013.


However, military expenditure for the state budget does not include funds received by the enterprises of the military, which is distributed in accordance with the Law on Special Funds.


Law on Special Funds was adopted in March 2011 and allows the armed forces to use the additional funds without parliamentary oversight.

Type 59D MBT of the Myanmar Army (photo : Myanmar Army Corps)


Financing of special funds, is likely to increase as through proceeds from the exploitation of mineral deposits, primarily natural gas.


Due to the growth of foreign investment in the gas sector, the International Monetary Fund expects the gross domestic product of Myanmar from 59 billion dollars in 2013 to 77 billion in 2017, with an annual growth rate of about 7% (Myanmar has developed several large gas fields) .


It should be noted that the sanctions imposed on Myanmar by Western countries, led to the fact that the main suppliers of arms to the market are China and Russia. In 2009, Myanmar ordered 20 MiG-29 in Russia and 60 SS K-8 "Karakorum" in China.



CAE Australia Wins Contract to Support and Upgrade RAAF’s AP-3C Simulator



Melbourne, Australia. (IMP) -- Today at the Avalon Australian International Air Show, CAE announced it has recently been awarded a contract from the Commonwealth of Australia to provide maintenance and engineering support services for the Royal Australian Air Force's AP-3C Advanced Flight Simulator (AFS).


Following a competitive tender, CAE Australia was selected to provide the on-site maintenance and support services for the AP-3C AFS, which is located at RAAF Base Edinburgh in Adelaide, South Australia and used to train RAAF aircrews. In addition, CAE expects to provide a range of simulator upgrades, including a comprehensive upgrade of the visual environment.


"CAE Australia is an Authorised Engineering Organisation (AEO) and already performs a range of service, support and engineering upgrades on in-service simulators for the Australian Army, Navy and Air Force, including the RAAF's AP-3C Operational Mission Simulator used for mission crew training," said Peter Redman, Managing Director of CAE Australia Pty Ltd. "Though the AP-3C flight simulator was not manufactured by CAE, we have a wealth of experience on this platform and were able to offer the Commonwealth low-risk upgrade solutions and common engineering support services across platforms, which will help reduce costs."


CAE Australia currently provides turnkey training support services for the Australian Defence Force's S-70B Seahawk simulator at HMAS Albatross, Nowra; the S-70A Black Hawk simulator at Army Airfield Oakey; the C-130J simulator at RAAF Base Richmond; the KC-30A simulator at RAAF Base Amberley; and will deliver the support services for the MRH90 training systems when delivered. CAE has delivered or is currently developing P-3C training systems for the United States Navy, Canadian Forces, German Navy, Taiwan Navy and other military customers globally.


(CAE)

TNI Maafkan Komisioner Komnas HAM

KOMPAS.com/Sandro Gatra

JAKARTA, (IMP) -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima permintaan maaf dari Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, Rabu (27/2/2013). Permintaan maaf ini terkait pernyataan Pigai ketika menyikapi kasus penembakan di Papua.

"Tadi Panglima TNI (Laksamana Agus Suhartono) katakan kita manusia biasa, semua mempunyai kesalahan. Tentunya dari kesalahan ini kita akan belajar. Ke depan kita jangan berbuat kecerobohan dan kesalahan seperti ini," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda TNI Iskandar Sitompul seusai pertemuan antara Natalius dengan Panglima TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Sebelumnya, Natalius menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga besar TNI lantaran pernyataannya disampaikan pada waktu yang tidak tepat. "Karena situasi sedang berduka, khususnya keluarga besar TNI. Saya secara gentleman sampaikan langsung ke Pak Panglima TNI permohonan maaf karena momentumnya tidak tepat. Niat baik ini, ucapan saya muncul pada saat momentum tidak tepat meskipun saya jalankan peran saya sebagai Komisioner Komnas HAM," kata Natalius.

Iskandar mengatakan, Panglima TNI berharap agar Komnas HAM lebih dulu melakukan penyelidikan di lapangan sebelum berkomentar. Selain itu, Panglima TNI juga berharap agar Komnas HAM lebih berimbang dalam bersikap. "Tentunya pembunuhan itu tidak dibenarkan oleh apapun. Komnas HAM harus bisa seimbang untuk menilai. Yang harus dikritik seharusnya bukan TNI, tapi siapa pembunuh delapan anggota TNI dan empat orang sipil," kata dia.

Iskandar menambahkan, pihaknya juga tidak memiliki dendam terhadap kelompok sipil bersenjata yang menewaskan prajurit TNI. "TNI sudah berubah dari yang dahulu. TNI sekarang terbuka, yang terbaik untuk rakyat, terbaik untuk TNI. Kita tidak akan balas dendam karena kita bekerja sesuai dengan UU," pungkasnya.

Komisioner Komnas HAM Minta Maaf ke TNI



JAKARTA, (IMP) -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai meminta maaf kepada keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas pernyataannya terkait kasus penembakan di Papua. Natalius menyadari bahwa pernyataannya disampaikan pada waktu yang tidak tepat.

Permintaan maaf itu disampaikan Natalius saat bertemu dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di ruang kerja Panglima TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Natalius merasa bahwa niatnya baik ketika menyikapi penembakan di Papua yang menewaskan delapan prajurit TNI dan empat warga sipil. Komnas HAM, kata dia, hanya berharap agar ada evaluasi managemen keamanan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

"Tapi momentum saya menyampaikan saat itu tidak tepat karena situasi sedang berduka, khususnya keluarga besar TNI. Saya secara gentleman sampaikan langsung ke Pak Panglima TNI mohon maaf karena momentumnya tidak tepat. Niat baik ini, ucapan saya muncul pada saat momentum tidak tepat meskipun saya jalankan peran saya sebagai Komisioner Komnas HAM," kata Natalius seusai pertemuan.

Natalius mengaku dalam pertemuan itu hanya menyampaikan permintaan maaf, tidak ada pembicaraan lainnya. Ketika disinggung subtansi pernyataanya, Natalius enggan berkomentar banyak. Ia hanya menyebut pernyatannya itu bentuk preventif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah melakukan penyelidikan di lapangan sebelum mengomentari, Natalius menjawab, "Komnas HAM bukan pemadam kebakaran. Sekarang preventif, pencegahan. Sesuai amanat itu, saya harus melakukan pernyataan yang sifatnya preventif."

Sebelumnya, Natalius mengatakan ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok yang diduga Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan Murib.

Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang. "Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujarnya dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Pihak TNI menyatakan ketersinggungannya atas pernyataan Natalius tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, Natalius Pigai harus meminta maaf kepada keluarga besar TNI atas pernyataannya itu. Menurut dia, pernyataan Pigai mencederai perasaan keluarga TNI yang tengah berdukacita.

"Bayangkan saja. Prajurit TNI bertugas di sana meninggalkan istri dan anak-anaknya, tapi masih ada yang menyatakan seperti itu. Kami minta Natalius Pigai meminta maaf secara nasional," kata Iskandar kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (26/2/2013).



CAE to Provide RNZAF with Beechcraft King Air 200 Classroom Training System


Melbourne, Australia. (IMP) -- Today at the Avalon Australian International Air Show, CAE announced it has signed a contract to provide the Royal New Zealand Air Force with a Beechcraft King Air 200 ProLine 21 CAE SimfinityTM Virtual Simulator (VSIM) classroom and B200 Computer-Based Training (CBT) in support of the Interim Advanced Pilot Training Capability (IPTC) project.

Under terms of a five-year lease that includes an additional five-year option, CAE will install and support the CAE Simfinity VSIM classroom for the Beechcraft King Air 200 at RNZAF Base Ohakea.

"The simulation services provided by CAE will play a key role in modernising the training of RNZAF pilots under the IPTC program," said Air Vice-Marshal Peter Stockwell, RNZAF Chief of the Air Force,

The CAE Simfinity VSIM is part of the comprehensive suite of CAE Simfinity training media that leverages full-fidelity simulation software to provide a fully integrated training solution. The CAE Simfinity VSIM, which can be used for either self-paced or instructor-led training, is ideal for familiarisation and procedural training because pilots can "learn by doing" prior to training sessions in a full-flight simulator or aircraft. 

Included with the CAE Simfinity VSIM training solution is the CAE Simfinity Flight Management System Trainer, which integrates complete flight management system (FMS) capabilities including navigation display rendering of routes and navigation aids.

"By using the CAE Simfinity VSIM, you can offload pilot training events to more cost-effective training devices, making more efficient use of the aircraft" said Peter Redman, Managing Director, CAE Australia Pty Ltd. "CAE is committed to supporting the Royal New Zealand Air Force's simulation and training needs, and looks forward to delivering this innovative solution for Beechcraft King Air 200 classroom training."


(CAE)

Lockheed Martin Completes 400th MH-60 Digital Cockpit for Installation on First Australian Romeo Helicopter

(photo : Lockheed Martin)


AVALON, Australia. (IMP) -- Lockheed Martin has completed the 400th Common Cockpit™ avionics suite for the U.S. Navy’s MH-60 Seahawk helicopter program. The digital cockpit will be installed aboard the first of 24 MH-60R (Romeo) anti-submarine and anti-surface warfare helicopters to be acquired by the Royal Australian Navy via the U.S. Government’s Foreign Military Sales program.

“The Common Cockpit avionics suite has proved to be a highly effective flight and mission systems hub during more than 600,000 flight hours aboard the U.S. Navy’s fleet of 360 MH-60R and MH-60S helicopters built and delivered to date,” said Capt. James Glass, program manager for H-60 Multi-Mission Helicopters. “A digital, all glass cockpit that’s common to both platforms and operationally proven will enable critical interoperability between MH-60 aircraft operated by both the Australian and U.S. navies.”

Australia is the first international customer to buy the U.S. Navy’s MH-60R multi-mission helicopter, which became operational in January 2006. The U.S. Navy is expected to take delivery of the first mission-ready MH-60R helicopter in December 2013 for transfer to the Royal Australian Navy in early 2014. All 24 Australian aircraft are to be delivered by mid 2016.

“The MH-60R is a proven capability with the Common Cockpit at its core,” said Capt Scott Lockey, who is the Project Director for the Australian MH-60R program. “The Australian acquisition of 24 multi-mission Romeo helicopters means that we will have the capacity to provide at least eight warships with a combat helicopter at the same time, and we can rely on the Common Cockpit to successfully network and communicate with our fleet.”

The Common Cockpit avionics suite features four large, flat-panel, multi-function, night-vision-compatible, color displays. The suite processes and manages communications and sensor data streaming into MH-60 multi-mission helicopters, presenting to the crew of three actionable information that significantly reduces workload while increasing situational awareness.

Stratford, Connecticut-based Sikorsky builds the MH-60R and MH-60S aircraft. Lockheed Martin Mission Systems & Training in Owego, N.Y. delivered the first MH-60 Common Cockpit avionics suite in 2002 when U.S. Navy MH-60S helicopters became operational.


First Littoral Combat Ship to Deploy in March


USS Freedom with new paint scheme (all photos : Lockheed Martin)

FORT MEADE, (IMP) -- During a media availability Feb. 21, Navy officials announced the littoral combat ship USS Freedom (LCS 1) is on track to begin its first deployment March 1.

This milestone was announced by the LCS Council, a group established by Chief of Naval Operations Adm. Jonathan Greenert Aug. 22, to oversee continued fleet testing and the introduction of the LCS.

"Addressing challenges identified by these studies, on the timeline we require, necessitates the establishment of an empowered council to drive the action across acquisition, requirements and fleet enterprises of the Navy," said Greenert.


The output of the council is intended to assist in maximizing the expansive potential capabilities of LCS and its associated mission packages in global fleet operations for the joint warfighter. 


"I am confident we are on a path of success for LCS," said Secretary of the Navy Ray Mabus. "This council will continue to unify our efforts to implement operational lessons learned from our research and development ships to further ensure successful fleet integration." 

LCS ships are designed to employ mission packages that address capability gaps in the areas of surface warfare, mine countermeasures, and anti-submarine warfare. Due to its modular design, each LCS ship can be reconfigured to perform one of those three distinct missions in a short period of time.

Freedom's deployment will demonstrate her operational capabilities, and allow the LCS Council to evaluate crew rotation and maintenance plans. 

The ship will operate forward from Singapore and spend eight months in theater conducting maritime security operations, participate in international exhibitions and exercises to highlight U.S. strategic intent in the region, and reassure U.S. partners through bilateral and multilateral interoperability.


Super Tucano Berlatih Pemboman Udara-Darat Pertama Kali

(photo : Merdeka)

Jakarta, (IMP) -- Untuk pertama kalinya sejak mendarat di Tanah Air pada 17 September 2012 lalu, pesawat turboprop multifungsi EMB-314 Super Tucano berlatih pemboman, di Lahan Persenjataan Udara Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur, Selasa. 

Bom yang digunakan jenis bom udara-darat Mk-82 Innert-Practice yang umum dipakai berlatih bagi pilot jet tempur TNI AU. Super Tucano buatan pabrikan Embraer, Brasil, dirancang memiliki kompatibilitas tinggi disandingkan dengan berbagai jenis persenjataan, buatan Barat atau Timur, pun beberapa negara Amerika Latin dan Afrika Selatan. 

Uji coba itu termasuk latihan penyerbuan/pemboman udara ke darat Skuadron Udara 21, bertujuan melatih kemampuan seorang pilot pesawat tempur menghancurkan sasaran. Skuadron udara ini kini terdiri dari Super Tucano setelah pernah diisi OV-10F Bronco dan beberapa jenis/tipe lain pesawat tempur.

Latihan misi tempur ini dilaksanakan selama tujuh hari sejak kemarin, direncanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh penerbang Super Tucano

Mampu mengunci dan menghancurkan sasaran bergerak dan statik menjadi syarat utama profesionalitas penerbang tempur TNI AU selain memahiran menguasai pesawat tempurnya.


Tuesday, February 26, 2013

TNI Kecam Pernyataan Komisioner Komnas HAM


Jakarta, (IMP) -- Kapuspen TNI, Laksda TNI Iskandar Sitompul menuntut Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai untuk meminta maaf, atas pernyataannya terkait penyerangan yang terjadi di wilayah Tinggi Nambut dan Sinak Kabupaten Puncak Jaya oleh Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Sebelumnya pada Jumat (22/2/2013) lalu, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa "para anggota TNI yang menjadi korban penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua karena lalai dalam menjalankan tugas. Sisanya pada tidur dan nongkrong, wajar ditembak".

Kapuspen TNI menyampaikan bahwa Panglima TNI mengecam pernyataan tidak mendasar tersebut yang dikeluarkan pada saat institusi dan seluruh prajurit TNI sedang dalam keadaan berduka kehilangan 8 prajurit yang sedang melaksanakan tugas di Papua.

"Atas nama institusi TNI, Kapuspen TNI mendesak agar Natalius Pigai meminta maaf kepada TNI, khususnya keluarga korban atas pernyataannya," tegas Iskandar.

Kapuspen TNI menegaskan, keberadaan prajurit TNI di Papua adalah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UU yaitu menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.

"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Para prajurit TNI yang bertugas di Papua, juga melakukan berbagai kegiatan bhakti sosial seperti pembangunan jembatan, pengobatan gratis, pembibitan pohon, menjadi tenaga pendidik di beberapa sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMU serta kerja bhakti bersama-sama warga masyarakat," jelasnya.

Terkait dengan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa TNI melakukan pembakaran beberapa tempat tinggal warga masyarakat dan juga tempat ibadah Gereja, Iskandar membantah hal tersebut. Ia mengatakan sesuai informasi dari Kodam Cendrawasih justru para prajurit TNI ikut untuk memadamkan api.

"Pernyataan ini tentu memiliki tujuan untuk mengacaukan situasi di wilayah Papua, tidak menginginkan wilayah tersebut dalam keadaan kondusif dan tidak menutup kemungkinan untuk mendeskreditkan institusi TNI. Hal ini sangat merugikan citra TNI di mata masyarakat. Oleh karenanya TNI bersama-sama dengan institusi lainnya terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sehingga kasus ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat di Papua," tandasnya.


Monday, February 25, 2013

TNI AL Akan Diperkuat 11 Helikopter Anti-Kapal Selam


(IMP) -- TNI AL bakal diperkuat dengan 11 helikopter anti-kapal selam. Saat ini pengadaan 11 helikopter anti-kapal selam itu sudah memasuki proses lelang. Target realisasinya adalah pada Oktober 2014.

"Kami harapkan 11 helikopter anti-kapal selam tersebut sudah bisa menjadi kebanggaan pada saat peringatan hari jadi TNI tahun 2014," seperti yang diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Marsetio di Sidoarjo, Jumat, 22 Februari 2013.

Proses lelang sedang berjalan di Kementerian Pertahanan, ada tiga perusahaan yang ambil bagian yaitu perusahaan dari Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. Jika salah satu perusahaan berhasil lolos spesifikasi yang ditentukan TNI AL, maka perusahaan itulah yang akan menang karena lelang bersifat lelang terbuka.

Marsetio mengatakan, dengan adanya pengadaan sebelas helikopter tersebut nantinya akan mengaktifkan kembali skuadron 100 yang dulu dimiliki oleh angkatan laut. Seperti masa kejayaan Indonesia pada tahu 1965, di mana saat itu TNI AL memiliki Skadron 100 yang didukung oleh helikopter anti-kapal selam. Dan diharapkan dengan hadirnya 11 helikopter anti-kapal selam tersebut, Indonesia akan semakin mampu menjaga kedaultan dan keutuhan NKRI.


(Antara)

Kecewa Dengan Harga Apache, KSAD Pilih Beli Black Hawk


JAKARTA, (IMP) -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Pramono Edhie Wibowo lebih memilih membeli helikopter Black Hawk daripada Apache.

Sebab harga Apache lebih mahal dua kali lipat daripada Black Hawk. "Kami masih mengkaji terus. Black Hawk menjadi pilihan bagus," kata Pramono di Mabes TNI AD, Senin (25/2).

Dijelaskannya, pada awal kunjungan ke pabrik helikopter di Amerika Serikat, harga Apache sebenarnya masih standar. Meski tidak menyebut harga, Pramono tampak kecewa ketika menjelang persetujuan pembelian harganya meningkat.


Karena hanya mendapat alokasi 200 juta dolar AS, pihaknya akhirnya lebih membeli helikopter Black Hawk. "Harga tidak boleh dinaikkan. Pas datang harga sesuai, pasti deal harga naik. Siapa yang menaikkan? Saya tidak tahu," cetus Pramono.

Terkait pengadaan tank tempur utama Leopard, Pramono mengatakan tinggal penyelesaian pembayaran. "Leopard pada tahap penyelesaian di Kemenhan," ujarnya.


(Republika)

Afghanistan Usir Pasukan Amerika

Tentara AL Amerika Serikat di Afghanistan. (US Departement of Defence)

KABUL, (IMP) -- Presiden Afghanistan, Hamid Karzai memberi waktu dua pekan bagi pasukan Amerika Serikat untuk angkat kaki dari wilayahnya.

Pengusiran itu dilakukan setelah negara pimpinan Presiden Barack Obama ini mengklaim Afghanistan membantu pembunuhan terhadap warga sipil.

Keputusan Karzai tersebut diungkapkan juru bicara Aimal Faizi, Ahad (24/2) kemarin. Komplain dari berbagai pihak terkait kondisi para penduduk di Provinsi Wardak yang merasa terganggu dengan berbagai operasi khusus AS dan NATO.

Kementerian Pertahanan memutuskan pasukan mereka harus pergi dari sini dalam waktu dua pekan ke depan,” tegas Faizi seperti dikutip Reuters.

Keputusan tersebut dihasilkan saat pertemuan bersama Badan Keamanan Nasional Afghanistan yang dipimpin Karzai. Pasukan Pendukung Keamanan Internasional (ISAF) NATO di Afghanistan dalam situs resminya merespon beberapa jam kemudian.

Pasukan mereka pun tidak menyerah begitu saja. Pertemuan dengan kelompok Pemerintah Republik Islam Afghanistan terus diupayakan agar mereka mendapat dukungan atas tindakannya.

Pasukan AS di Afghanistan memperhatikan komentar juru bicara kepresidenan Afghanistan. Ada sebuah miskomunikasi dengan mereka, termasuk fakta di lapangan yang harus diperjelas,” tulis ISAF.

Pengumuman mendadak dari Karzai tersebut sebenarnya muncul dari laporan adanya serangan udara di sekitar area penduduk sipil. Operasi dengan target empat anggota Taliban di Kunar sebelumnya telah menewaskan 10 warga sipil, di antaranya lima anak-anak.


(Republika)

Iran Klaim Tembak Jatuh Satu "Drone"


TEHERAN, MINGGU. (IMP) - Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRG), Sabtu (23/2), mengklaim telah menembak jatuh satu pesawat pengintai asing tanpa awak (drone) dalam satu sesi latihan militer di Iran selatan. Informasi itu dirilis oleh kantor berita resmi Republik Islam Iran, IRNA.

Kami telah berhasil menjatuhkan sebuah dronemusuh. Kasus seperti ini pernah terjadi sebelumnya di negara kami,” kata juru bicara militer, Jenderal Hamid Sarkheli, di Kerman, Iran tenggara, tempat latihan militer itu diselenggarakan.

IRG memulai latihan tiga hari mereka pada Sabtu. Latihan itu diberi sandi Nabi Besar (Great Prophet) 8. Namun, IRNA tidak menyebutkan secara rinci siapa pemilik pesawat pengintai tanpa awak (UAV) itu.

”Seluruh kesatuan memasuki medan tempur dengan dukungan tembakan udara dan artileri serta dukungan intelijen dari UAV dalam upaya menyerang sasaran dan langsung menembaknya,” kata Sarkheli kepada Fars.

Di Washington, seorang juru bicara Pentagon mengaku telah mendapat laporan soal jatuhnya drone di Iran itu. Namun, dia menegaskan, pihak Iran tidak menjelaskan klaim mereka jika UAV itu milik Amerika Serikat.

Dalam beberapa insiden sebelumnya, Iran mengklaim telah menembak jatuh, menangkap, dan menyita sejumlah drone AS. Awal Januari, media Iran merilis, otoritas negaranya telah menangkap dua miniatur UAV milik AS dalam 17 bulan terakhir.

Beberapa insiden berkaitan dengan drone selama lebih dari setahun ini meningkatkan ketegangan di Teluk, terutama saat Iran dan AS unjuk kemampuan militer dalam pertikaian sehubungan dengan program nuklir Iran yang dikecam Barat.

Pada Januari, Iran mengatakan, pesawat-pesawat ringan tak berawak, RQ-11 Raven, telah ditembak jatuh, termasuk RQ-170 Sentinel milik CIA dan tiga ScanEagle. Insiden itu terjadi antara Agustus 2011 dan November 2012. 


(REUTERS/AP/AFP/CAL)

Saturday, February 23, 2013

AS Melarang Terbang Seluruh Armada F-35


WASHINGTON DC, (IMP) -- Pentagon melarang terbang seluruh armada pesawat tempur generasi terbaru F-35 Lightning II yang telah dioperasikan setelah ditemukan retakan pada bilah-bilah turbin mesin jetnya. Pesawat berteknologi siluman tersebut akan dilarang terbang sampai ditemukan akar masalah terbaru tersebut.

Keputusan pelarangan terbang 51 unit F-35 tersebut diambil Pentagon, Jumat (22/2/2013) waktu AS. "Masih terlalu dini untuk mengetahui dampak keseluruhan penemuan masalah ini, tetapi untuk berjaga-jaga, seluruh operasi F-35 dihentikan sampai penyelidikan telah tuntas dan penyebab retaknya bilah-bilah mesin ini bisa dipahami sepenuhnya," tutur Kyra Hawn, juru bicara program Joint Strike Fighter (JSF) yang mengembangkan F-35 sejak awal.

Retakan pada bilah turbin jet tempur generasi kelima tersebut ditemukan pada salah satu pesawat varian F-35A di Pangkalan Udara Edwards, California. Mesin yang retak sudah dikirim ke fasilitas produksi mesin Pratt&Whitney di Connecticut untuk diselidiki.

Saat ini Departemen Pertahanan AS telah mengoperasikan 51 pesawat dari tiga varian, yakni F-35A, F-35B, dan F-35C. Semua masih dalam tahap uji coba operasional, belum dikerahkan ke medan pertempuran yang sesungguhnya.

Pesawat F-35 digadang-gadang sebagai pesawat masa depan tulang punggung kekuatan udara Angkatan Bersenjata AS. Varian F-35A dirancang untuk menggantikan pesawat F-16 yang tinggal landas dan mendarat di landasan biasa dan selama ini menjadi andalan Angkatan Udara AS (USAF).

Sementara F-35B adalah pesawat yang dirancang tinggal landas dari landasan pendek dan mendarat secara vertikal (STOVL). Varian ini akan menggantikan armada pesawat AV-8B Harrier II yang selama ini menjadi andalan Korps Marinir AS (USMC).

Varian ketiga F-35C adalah pesawat yang dirancang untuk tinggal landas dan mendarat di atas geladak kapal induk. Pesawat ini diplot untuk menggantikan jet-jet tempur F/A-18 yang jadi andalan Angkatan Laut AS (US Navy) saat ini.

Pentagon berencana membeli 2.443 unit pesawat canggih tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Beberapa negara sekutu utama AS juga turut serta dalam JSF dan akan membeli pesawat tersebut.

Namun, proyek JSF dirundung masalah sejak awal, yang membuat biaya pengembangan pesawat itu membengkak hingga hampir 400 miliar dollar AS, dan pada gilirannya membuat harga per unit pesawat sangat mahal. Beberapa negara sudah mengurangi atau bahkan sudah mempertimbangkan untuk membatalkan sementara pesanan mereka.

(Kompas)

Prime Minister Visits Bastion Coastal Missile Complex in 681 Naval Unit


(IMP)-- Prime Minister Nguyen Tan Dung and Government delegation had visited 681 Naval Unit (located in Tien Thanh Phan Thiet City, Binh Thuan province), units equipped with coastal defense missile system Bastion-P.


In the morning of 18/2, Prime Minister Nguyen Tan Dung and the delegation of the Government to visit and work in Binh Thuan Province. Soon after, Prime Minister Nguyen Tan Dung to inspect 681 Naval Unit, stationed at Tien, Phan Thiet.

At 681 Naval Unit, Prime Minister examine the combat operations and combat readiness of the units and talk to the officers and soldiers of the Union.


681 Naval Unit is equipped with the missile defense system the world's leading modern coastal Bastion-P produced by Russia. Prime Minister Nguyen Tan Dung observed missile system to protect the sea.

Prime Minister asked the officials and soldiers of the 681 team continues to perform the first task is to make good the training, uphold the spirit of vigilance, ready to fight and win, not to be unexpected before any situation. 


Coastal defense missile system Bastion-P is designed to destroy any target on the sea (including the carrier). In the photo is the car tubes (2 missile rounds) of the system Bastion-P. According to the Russian design a system that includes 4 launch vehicle.


Coastal defense missile system Bastion-P is equipped with bullet supersonic anti-ship cruise missiles P-800 Oniks achieve a range of 120-300km (depending on altitude), cruise speed of Mach 2.5 .



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...