Kemhan Tandatangani Kontrak Alutsista Hampir Rp 22 Triliun Sekaligus

Kontrak yang ditanda-tangani termasuk 3 kapal selam Type 209-1400 dengan PT PAL (photo : IMF)

Kemhan saksikan penandatanganan kontrak pembelian alutsista bernilai triliunan rupiah

Elshinta.com/Defense Studies, (IMP) - Kementerian Pertahanan menyaksikan penandatanganan kontrak bersama pembelian alat utama sistem persenjataan strategis (alutsista) dan konstruksi di PT Pindad Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/4).

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menyatakan, total jumlah kontrak yang ditandatangi berjumlah 22 kontrak yang terdiri dari 15 kontrak alutsista dan tujuh kontrak pengadaan konstruksi dengan nilai kontrak USD 1,4 miliar dan Rp1,2 triliun. Adapun jumlah penyedia jasa yang terlibat terdiri dari sembilan penyedia pengadaan dan tujuh penyedia konstruksi.

Dalam sambutannya, Ryamizard Ryacudu menyatakan, Kementerian Pertahanan mendorong BUMN dan BUMS strategis untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan kemandirian memproduksi alutsista, kata Ryamizard, Indonesia tidak lagi menjadi bangsa konsumen tetapi terbukti telah mampu memproduksi sendiri dan diakui oleh dunia.

Ryamizard meyakini di masa mendatang negara-negara lain akan melirik produksi Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara produsen pertahanan yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya. 

Lebih jauh, Ryamizard menegaskan, suatu negara yang memiliki potensi industri pertahanan yang tinggi maka dinilai sebagai negara yang maju secara ekonomi.

Kontrak yang ditanda-tangani disebut-sebut termasuk 22 kendaraan tempur IFV Pandur 8x8 dengan PT Pindad (photo : BMPD)

Hadir dalam acara penandatangan di PT Pindad, Kasum Mabes TNI Letjen Joni Supriyanto, Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen Tatang Sulaiman, Dubes Korea Selatan, dan penyedia jasa BUMN serta BUMS strategis.

Melalui rilis yang diterima Redaksi Elshinta, diinformasikan berikut daftar kontrak pengadaan alutsista dan kontruksi:

Kontrak pengadaan alutsista:

-Ranpur infantri (PT Pindad)

-MKK (PT Pindad)

-Jati Infantri (PT Pindad)

-Ran Alsus Nubika (PT Merpati Wahana Raya)

-Mobil Ransus Jihandak (PT Merpati Wahana Raya)

-Kapal Selam Diesel Elektrik (PT PAL)

-Kapal Motor Cepat/KMC (PT Megah Perkasa)

-Perahu Rawa (PT Megah Perkasa)

-Kapal Angkut Tank/AT 8 & 9 (PT Bandar Abadi)

-Infrastruktur Simulator Sukhoi (PT LEN)

-Heli NAS 332C1 (PT LEN)

-Bom P250 live (PT Dahana)

-Ran Decon Truck (PT Merpati Wahana Raya)

-Ran Shop Contract Maintenance (PT Prasandha Dumayasa)

-Heli NAS 332C1 (PT DI)

Kontrak pengadaan konstruksi:

-Pembangunan lanjutan Rumah Sakit TNI AL di Belawan ( PT Surya Manunggal Wisesa)

-Pembangunan lanjutan gedung dan sarpras Pasmar 1 (PT Madyatika)

-Renovasi lanjutan mess TNI AU Jakarta (PT Sasana Anugrah Sejati)

-Pembangunan lanjutan landasan Lanud R Sajad Ranai (PT Dinasti Raya Sejagat)

-Pembangunan lanjutan sarpras Yon Armed 10/2/1 Kostrad Bogor (PT Andika Cakra Pratama)

-Pembangunan lanjutan garasi dan gudang Alberzi serta prasarana PRCPB dan perbatasan Kodam XII (PT Sinar Fajar Baru)

-Pembangunan lanjutan garasi dan gudang Alberzi serta prasarana PRCPB dan perbatasan Kodam VI (PT Nina Artha Propaganda Putri)

(Elshinta/Defense Studies)

Skadron 12 TNI AD Terima Dua Heli Bersenjata

Helikopter AS550C3 Fennec TNI AD (photo: Haryadi Dwi)

Angkasa/(IMP) -- Skadron 12/Serbu Pusat Penerbangan TNI AD yang bermarkas di Waytuba, Lampung, Minggu siang (15/1) ini menerima dua unit heli AS550C3 Fennec dari tempat perakitannya di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Helikopter yang akan dipersenjatai dengan peluncur roket FZ219 (buatan Belgia) dan senapan mesin FN Herstal 12,7 mm (Belgia) ini merupakan bagian dari 11 unit Fennec pesanan Kementerian Pertahanan beberapa tahun lalu.

Kedua helikopter diserahterimakan lima bulan lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Demikian informasi yang diterima Angkasa dari pihak DI. “Kedua pesawat meninggalkan apron DI pukul 09:00 pagi tadi. Ferry flight dibantu penerbang-penerbang dari Skadron 12 Penerbad. Pesanan berikutnya akan diantar dalam waktu mendatang,” ujar Kepala Program Helikopter DI, Hadi Prasongko, Minggu pagi (15/1) kepada Angkasa.

Sebagian heli AS550C3 Fennec dilengkapi peluncur roket FZ219 buatan Belgia. 

(photo : A. Darmawan)

AS550/5 adalah lightweight/multipurpose helicopter untuk misi militer yang dikembangkan pabrik Eurocopter (kini Airbus Helicopter) dari basis AS350 Ecureuil. Dari ke-11 Fennec pesanan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat pasukan udara TNI AD tersebut, lima unit berasal dari tipe AS550C3 (single engine) dan enam AS555AP (twin-engine). TNI AD juga membeli satu unit tambahan dari tipe AS350B3 Ecureuil (original utility).

Di antara helikopter-helikopter rakitan DI, AS 550/5 Fennec merupakan lansiran baru. Seperti diungkap Dirut DI Budi Santoso, heli-heli baru ini memang bikinan luar, tapi pesanan Kementerian Pertahanan yang dirakit pihaknya memungkinkan enjinir DI memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam perancangan sistem internalnya. Dan, untuk ini DI berhak atas royalti dari property right-nya.

Skadron 12/Serbu sendiri merupakan satu dari lima kesatuan udara Puspenerbad yang dibentuk untuk misi serbuan dan mobilitas udara pasukan-pasukan TNI AD. Selain Skadron 12/Serbu, mereka juga memiliki Skadron 11/Serbu (bermarkas di Semarang, Jawa Tengah), Skadron 13/Serbu (Berau, Kalimantan Timur), Skadron 21/Sena (Pondok Cabe/Banten), dan Skadron 31/Serbu (Semarang/Jawa Tengah). Pesawat yang telah dimiliki Puspenerbad adalah NC212 serta heli NBO-103, NBell-412, Mi-17 dan Mi-35P.

(Angkasa)

Su-35 Atau MiG-35, Mana Yang Terbaik ?

Pesawat tempur buatan Rusia Su-35

JakartaGreater/(IMP) -- Pesawat tempur buatan Rusia adalah salah satu pesawat tempur terbaik di dunia, dan juga lebih murah dari pesawat tempur buatan AS. Dua pesawat tempur Rusia yang paling sering menghiasi pemberitaan media adalah Su-35 dan MiG-35, dua pesawat tempur yang terlihat memiliki peran dan kemampuan yang hampir mirip.

Sebenarnya keduanya memiliki kelebihan yang berbeda namun saling mengisi kekurangannya masing-masing.

Su-35 adalah pesawat tempur yang berukuran lebih besar dan merupakan jawaban Rusia untuk pesawat tempur siluman F-35. Su-35 memiliki jangkauan tempur yang lebih jauh dan persenjataan yang lebih baik, dan dapat berfungsi sebagai DPSA (deep penetration strike aircraft) atau pesawat tempur dengan kemampuan serangan jauh ke dalam wilayah musuh, sedangkan MIG-35 lebih murah dan sedikit lebih ringan, dengan spesialisasi sebagai pesawat intersep murni atau pesawat tempur tactical support.

MiG-35merupakan pengembangan dari MiG-29, bahkan dapat dikatakan merupakan versi upgrade dari MiG-29. Banyak negara pemilik MIG-29 yang terus melakukan upgrade pada armada MiG-29, sehingga mungkin menjadikan MiG-35 belum terlalu banyak peminatnya saat ini.

Su-35 adalah pesawat tempur generasi 4++ dan salah satu yang terbaik di dunia. Selain Rusia, Cina kini juga memiliki Su-35. Ini adalah pesawat tempur superioritas udara dan saling melengkapi dengan MiG-35.

India pernah menolak Su-35 dan lebih memilih pesawat tempur Rafale buatan Perancis. Andai terjadi konflik dengan China, Rafale mungkin akan berhadapan dengan Su-35 China dan masih harus dilihat mana yang terbaik antara Su-35 dan Rafale.

Foto : www.aviation-shots.com

MiG-29 India pernah menjadi pesawat tempur yang mengunci F-16 pakistan dengan rudal BVR (beyond visual range) selama konflik Kargil, menjadikan AS sangat mewaspadai MiG-29, dan kelak akan mengandalkan F-35 untuk mengatasinya.

Dalam pertempuran dan misi jarak jauh, Su-35 lebih unggul dibandingkan MiG-35, Su-35 sangat tepat melakukan serangan jauh ke dalam wilayah musuh dan menghancurkan target potensial di darat, tapi dalam pertempuran singkat dan jarak dekat, MiG-35 adalah jagonya.

Bisa dikatakan keduanya adalah sama-sama pesawat tempur generasi 4++ terbaik di dunia, hanya waktu nantinya yang akan menentukan siapa yang terbaik diantara keduanya.

us.blastingnews.com/JakartaGreater

2.000 Orang Terbunuh dalam Perang Narkoba di Filipina

Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte

REPUBLIKA/(IMP), MANILA -- Jumlah pembunuhan terkait narkoba di Filipina telah mencapai 2,000 jiwa. Hal itu terungkap dalams ebuah laporan yang dirilis Selasa (30/8).

Sejak terpilih dua bulan lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah berjanji untuk menghapus perdagangan narkoba lewat jalur keras.

Kepolisian Nasional Filipina menyatakan, hampir 900 pengedar narkoba dan pengguna tewas dalam operasi polisi sejak 1 Juli hingga 20 Agustus. Rata-rata 20 orang tewas tiap harinya.

Sekretaris komunikasi Duterte, Martin Andanar menyebutkan memberantas narkoba layaknya perang, maka pasti akan ada korban jiwa. "Beberapa orang di luar negeri harus memahami mengapa banyak orang yang terbunuh dalam kampanye anti-narkoba ini. Mereka harus memahami, ini adalah perang dan pasti ada korban," kata Andanar.

Duterte menerima banyak dukungan rakyat atas kebijakannya. Tapi jumlah korban terbunuh sejak kemenangannya telah membuat khawatir kelompok-kelompok hak asasi dunia serta menimbulkan kecemasan dari Amerika Serikat, sekutu dekat Manila.

Pemerintah AS mengatakan pada Senin (29/8), Presiden AS Barack Obama akan bertemu Duterte di Laos pada 6 September mendatang. Pertemuan itu rencananya akan membicarakan masalah keamanan serta hak asasi manusia (HAM).

Sebelumnya, bidang HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mendesak pemerintah Duterte untuk berhenti menggunakan kekerasan dalam memerangi kejahatan narkoba di Filipina. Tapi desakan tersebut ditanggapi dingin oleh Duterte yang malah mengancam akan keluar dari PBB.

(REPUBLIKA)

MLRS RM-70 Vampir untuk Koprs Marinir

MLRS RM-70 Vampir buatan Republik Ceko

Surabaya, (IMP) -- Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Buyung Lalana, yang diwakili Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Lukman, membuka pelatihan Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal.122 RM-70 Vampir, di lapangan Yonroket-1 Mar Kesatrian Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur (10/06/2016).

Kegiatan ini dihadiri Dankodikmar Kolonel Marinir I Made Santoso, Wadan Pasmar-1 Kolonel Marinir Siswoto, Aslog Dankormar Kolonel Marinir Suherlan, para Asisten Danpasmar-1, Danpusdik Artileri Kolonel Marinir F. Simanjorang, Dankolak/Satlak Pasmar-1 serta Tim Instruktur dari Excalibur Army.

Amanat Dankormar yang dibacakan Danpasmar-1, menyatakan kehadiran 8 unit kendaraan tempur RM-70 Vampir cal.122 yang baru di jajaran Korps Marinir, merupakan realisasi upaya pembangunan kekuatan Korps Marinir untuk memenuhi standar kekuatan pokok minimun.

Modernisasi Alutsista menjadi keharusan dan tuntutan agar lebih efektif dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi segala ancaman. Dengan kekuatan yang tangguh dan modern maka Korps Marinir akan mampu memberikan daya tangkal yang tinggi serta berkontribusi dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”.

Dengan kedatangan Alutsista baru tersebut, Korps Marinir menyiapkan calon pengawaknya sebelum proses penggunaan, pelatihan calon awak RM-70 Vampir dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang teknis pengoperasian dan perangkat pendukungnya sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing. Diharapkan para peserta pelatihan dapat mengetahui karakteristik seluruh komponen material MLRS RM-70 Vampir cal.122 MM Vampire sehingga mampu merawat dan memeliharanya untuk kesiapsiagaan operasi dalam menghadapi setiap tantangan tugas.

Pelatihan MLRS RM-70 Vampir (Dispen Kormar)

Danmenart-1 Mar Letkol Marinir Ainur Rofiq sebagai Ketua pelaksana pelatihan RM-70 Vampir menyampaikan waktu pelatihan dilaksanakan dari tanggal 12 Juni 2016 sampai 30 Juli 2016, di Karangpilang Surabaya dan Karang Tekok Asembagus, dengan materi : Kelas Pimpinan Penembakan, Kelas Awak Pucuk, Kelas Peninjau Depan, Kelas Komunikasi dan Kelas Montir.

“Selain 8 unit kendaraan tempur RM-70 Vampir, pelatihan inin juga melibatkan kendaraan tempur pendukung yang baru lainnya, yaitu Battalion Combat Vihicle 1 unit, Ammunition Vehicle 2 unit, Recovery Vehicle 1 unit dan Fuel Tank Vehicle 1 Unit.” ujar Danmenart-1 Mar Letkol Marinir Ainur Rofiq.

Sumber : Marinir.tnial.mil.id

RI Segera Bangun 30 Unit Kapal Patroli KPLP Senilai Rp75 Triliun

KN Chundamani kapal KPLP kelas 1-B (photo : kplpsurabaya)

Jakarta, (IMP) -- Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp75 triliun untuk membangun 30 kapal patroli kelas I dengan masa pengerjaan selama tiga tahun.

Karolus, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), mengatakan total kebutuhan kapal patroli untuk jajarannya ada sekitar 100 unit kapal, namun tahun ini dalam proses lelang hanya 30 unit kapal dengan nilai per kapal Rp250 miliar.

“Kita sesuai instruksi presiden itu diberikan kesempatan utk bangun 100 kapal kelas I dalam waktu lima tahun secara bertahap. Yang tahun ini 30 unit,” ungkapnya, Selasa (3/5/2016).

Anggaran pembangunan kapal ini akan diambil dari APBN. Untuk pembiayaannya, tahun pertama dibayarkan 40%. Sementara itu, tahun kedua dan ketiga masing-masing porsinya sebesar 30%.

Direktorat KPLP telah melakukan lelang hingga tahap awal yang diikut 42 galangan kapal. Adapun yang lulus dari tahap pra-kualifikasi ini hanya sebanyak 20 galangan kapal. “Langkah berikutnya termasuk data teknis dan penawaran harga. Istilahnya tahap kualifikasi,” katanya.

Tahun lalu, KPLP sebenarnya telah melakukan lelang. Sayangnya, lelang tersebut gagal. Karolus mengaku jajarannya tidak tahu menahu karena proses lelang dilakukan oleh LPSE.

Dia berharap kontrak pengadaan 30 unit kapal patroli kelas I milik KPLP akan diteken pada akhir Juni. “Kalau sesuai dengan pengadaan barang dan jasa akhir Juni sudah kontrak. Kalau tidak ada sanggahan,” katanya.

30 unit kapal akan ditempatkan di lima pangkalan utama a.l. Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Tual dan Tanjung Uban.

Saat ini, KPLP memiliki tujuh unit kapal patroli kelas I, 14 unit kapal patroli kelas II dan 40 unit kapal patroli kelas III. Sisanya, sebanyak 400 unit merupakan kapal KPLP kelas patroli IV dan V yang rencananya ke depannya akan diganti dari bahan fiber menjadi rigid inflatable boat (RIB).

Sebelumnya, dua galangan kapal BUMN nasional dan satu galangan kapal swasta membentuk konsorsium guna membidik lelang pembangunan 30 kapal patroli.

Konsorsium besar itu terdiri dari PT PAL, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dan PT Krakatau Shipyard (KS) yang bernama KSO PALDKBKS.

April lalu, konsorsium ini tercatat sudah melewati tahap pra-kualifikasi untuk tender pengadaan kapal tersebut. Tahap selanjutnya, konsorsium ini akan mengikuti proses tahap kualifikasi teknis pada Mei 2016.

Askan Naim, Direktur Utama PT Krakatau Shipyard, mengaku kapal patroli yang ditenderkan oleh KPLP kali ini merupakan kapal dengan teknologi canggih (high specs) sehingga akhirnya konsorsium mengandeng PT PAL di dalamnya.

“Ini kapal high specs sehingga kita mengandeng PT PAL yang memiliki teknologi dan infrastruktur yang sangat bagus dan sudah diakui di tingkat global dan berkualitas tinggi,” ujarnya.

Bandung Bismono, Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, mengungkapkan pembangunan kapal ini perlu memperhatikan material grade A, proses pembuatan, operasi, tonase, kecepatan, tingkat kepanasan mesin, konsumsi bahan bakar, daya tarik dan lain sebagainya.

Secara detail, dia mengambarkan kecanggihan kapal antara lain koneksi satelit dan automatic start engine hanya dengan menempelkan kartu. Dalam konsorsium ini, porsi pengerjaannya dan pembagian keuntungan dibagi sebesar 35% untuk PT PAL, 32,5% DKB dan 32,5% untuk KS.

(Bisnis)

Natuna Diproyeksikan Jadi Pearl Harbour Indonesia

Kilo Class Submarine jadi bidikan TNI AL (photo : Kaskus Militer)

JAKARTA, (DS/IMP) -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menginginkan agar Natuna menjadi Pearl Harbour bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.

"Ya itu harus, Natuna harus diperkuat karena itu (penguatan Natuna) juga rencana saya. Bila perlu kita jadikan Pearl Harbour-nya Indonesia, untuk mengawasi wilayah kita yang begitu luas," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Agus, Natuna perlu dibangun pangkalan yang betul-betul sesuai untuk melaksanakan operasi Angkatan Udara (AU). Termasuk juga dermaga-dermaga lautnya juga harus diperkuat.

"Penempatan skuadron pesawat tempur tidak perlu di Natuna, sebab pesawat tempur dalam waktu singkat sudah bisa berada di sana. (Fasilitas atau sarana) itu yang dibutuhkan seperti, bunker-bunker, enggak bisa parkir biasa, nggak boleh harus bunker," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu berencana meningkatkan pertahanan laut dan udara di Kepulauan Natuna, menyusul meningkatnya tensi di Laut China Selatan (LCS).

"Ya nanti bulan depan Natuna kita akan lengkapi, landasan kita perpanjang, ada pelabuhan besar paling tidak bisa menampung empat kapal kemudian pesawat-pesawat besar," ujarnya.‬ (Sindo/Defense Studies)

DPR Setujui Alokasi Rp450 Miliar Penguatan Pangkalan TNI di Natuna

Landasan udara Natuna akan diperpanjang untuk mampu didarati pesawat tempur sekelas Flanker (photo : Kaskus Militer)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meningkatkan keamanan di wilayah Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, peningkatan program yang diajukan Kementerian Pertahanan tersebut untuk menjaga konflik di kawasan yang dilatarbelakangi kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mengusai Laut Cina Selatan.

"Tadi kita menyetujui usulan itu untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Mahfudz usai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).

Empat kapal besar akan dapat bersandar di Natuna (photo : Kaskus Militer)

Mahfudz mengakui, kondisi pangkalan militer di Pulau Natuna cenderung tidak layak. Cukup logis jika dana tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas militer seperti landasan udara, hanggar, dan pangkalan kapal militer.

"Kalau sisi alutsista TNI bisa melakukan deployment ke sana. Tapi sarana dan prasarana untuk pangkalan udaranya, runway, dan juga untuk pelabuhan kapal angkatan laut itu diperbaiki," tukas dia.

Seperti diberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur di perbatasan, khususnya, Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Menurut dia, Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang ada di Laut Cina Selatan. Sebab, wilayah tersebut sedang panas diperebutkan Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Sebagai contoh yaitu memperbaiki landasan udara di Pulau Natuna. Karena landasan di pulau tersebut tidak bisa digunakan untuk pesawat tempur dan hanya bisa digunakan untuk pesawat angkut.

"Kita memang punya alutsista (di sana), seperti kapal dan pesawat namun yang penting adalah landasan (di Pulau Natuna)," ujar dia.

(MetroTVNews/Defense Studies)

TNI AL Targetkan Minimum 154 Kapal Perang Hingga 2024

TNI hingga 2024 menargetkan satu dekade ke depan menjadi 154 kapal perang  

(photo : kaskus militer) 

(IMP) -- Postur TNI hingga 2024 menargetkan armada KRI terdiri dari kondisi minimum 151 kapal perang, standar 220 kapal perang, dan ideal 274 kapal perang. Pada saat MEF dibuat tahun 2004 TNI AL memiliki 137 kapal perang, satu dekade MEF menjadi 145 kapal perang (bertambah 8 KRI dari pembelian baru dikurangi kapal yang pensiun), dan satu dekade ke depan menjadi 154 kapal perang (bertambah lagi 9 kapal).

TNI Angkatan Laut dalam rencana strategis (renstra) tahun 2024 mentargetkan sebanyak 154 kapal perang (KRI). Dalam minimum essential force (MEF) tahun 2024 sebanyak 154 KRI dan optimumnya sebanyak 274 KRI.

“Artinya yang sudah tua-tua sudah diganti. 154 KRI itu minimum, kalau optimum itu 274 KRI untuk mengamankan NKRI. Saat ini memiliki 145 KRI, dan kondisinya peremajaan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana TNI AL M. Zainuddin dalam dialog Pro3 RRI.

Peremajaan kapal, ujarnya, sampai tahap kedua MEF sampai 2015-2019 secara bertahap kapal baru berdatangan. Dari mulai tahun 2015-2016 baik pengadaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kapal selam segera datang, dan rencana ke depan kapal selam kilo kelas, dan 2017 akan datang tiga kapal di Indonesia,” tuturnya.

Dengan datangnya kapal selam itu, jelasnya, akan memberikan hal yang positif. MEF kedua 2019 dan tahapan ketiga 2024 diharapkan MEF sudah terpenuhi semua.

“Kita MEF postur hingga renstra 2024. Kita sangat membutuhkan bantuan masyarakat maritim, dan itu bisa mengantisipasi kejahatan lautan di Indonesia. Jadi nelayan, dan masyarakat bisa memberikan informasi ke kita,” pungkasnya. 

(RRI)

Legislator : Rusia akan Berikan Soft Loan Alutsista

Soft loan Rusia sebesar 3 miliar dolar lebih murah dibandingkan Kredit Ekspor (photo : AP)

Jakarta (ANTARA/IMP) -- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Rusia akan memberikan soft loan sebesar 3 miliar dolar AS kepada Indonesia guna membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Keinginan Rusia itu didapatkan oleh Komisi I DPR RI setelah melakukan kunjungan kerja ke Rusia beberapa waktu lalu.

"Untuk TNI dikatakan, Rusia siap memberikan soft loan yang sangat murah untuk membeli alutsista. Rusia bersedia memberikan soft loan kepada Indonesia sebesar 3 miliar dolar AS. Dalam waktu dekat investor Rusia akan datang," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Atas tawaran Rusia itu, dirinya sudah menyampaikan kepada TNI dan juga Menteri Bappenas/Kepala PPN.

"Kita akan sampaikan kepada TNI dan saya sudah sampaikan juga kepada Menteri Bappenas. Mereka akan pelajari seperti apa soft loan. Soft loan itu lebih murah dibanding kredit ekspor (KE)," katanya.

Kunjungan Komisi I DPR RI adalah juga untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di Rusia.

(Antara)

BPPT dan SAAB Kerja Sama Teknologi Pertahanan

BPPT terus mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) khususnya untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki teknologi tersebut. (photo : Antara)

Tangerang, 28/8 (Antara/IMP) -- BPPT dan SAAB perusahaan global yang bergerak dibidang pertahanan menjalin kerja sama untuk mengembangkan teknologi pertahanan dalam rangka menuju kemandirian pertahanan dan keamanan di Indonesia.

"Industri pertahanan kita tidak kalah dengan negara tetangga, namun untuk teknologi harus terus diperbarui mengikuti perkembangan terkini," kata Deputi Kepala BPPT bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi Angson Gani saat dihubungi, Jumat.

Dia menunjuk beberapa negara ASEAN, alat utama sistem persenjataan (Alutista) masih harus didatangkan dari luar negeri, sedangkan Indonesia sudah memiliki sejumlah industri strategis seperti PT Pindad, PT LEN, PT PAL, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia.

"Industri strategis yang kita miliki tinggal dikembangkan saja, salah satu caranya dengan menggandeng perusahaan yang memiliki teknologi terkini dan efisien," ujar Erzi.

Erzi berharap Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan dan Tiongkok yang telah dikenal memiliki industri kapal selam paling lengkap berteknologi tinggi.

UAV yang dikembangkan Saab diantaranya adalah Skeldar V-200 Maritime UAV

 (photo : Saab)

Terkait hal tersebut lanjut Erzi, BPPT telah menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan SAAB dibidang teknologi pertahanan pada Kamis (29/8) di Puspiptek Serpong. Kerja sama dilaksanakan mengingat perusahaan ini telah sukses menjalin kerja sama serupa dibidang pertahanan dengan negara lain.

Dia menunjuk kerja sama perusahaan ini dengan Swedia dalam mengembangkan teknologi sistem pertempuran udara yang didalamnya juga melibatkan lembaga akademis dan pemerintah.

Sedangkan di Indonesia, jelas Erzi, BPPT memiliki enam program dibidang pengembangan teknologi pertahanan yang siap dikerjasamakan diantaranya pesawat tempur, kapal selam, kapal korvet, rudal, medium tank, dan pengintai. 

Salah satu yang akan digarap dengan SAAB adalah pesawat tanpa awak (drone) yang sudah banyak dikembangkan di berbagai negara untuk tujuan pertahanan dan keamanan, jela Erzi.

Erzi mengatakan dalam kerja sama tersebut diharapkan akan berlanjut tidak hanya sebatas implementasi pada industri strategis yang kita miliki, tetapi juga harus ada transfer teknologi.

"Negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah menyepakati apabila terdapat kerja sama dibidang teknologi dikalangan negara anggota harus juga dimasukkan klausul alih teknologi," ujar Erzi.

(Antara)

Setelah Lapan A2, ini 4 Satelit yang akan Diproduksi Ahli Dalam Negeri

Suasana ruang Assembly, Integration, and Test (AIT) atau perakitan, integrasi, dan uji di Pusat Teknologi Satelit LAPAN, Rancabungur, Bogor, (photo : Detik)

Jakarta, (IMP) -- Satelit pertama karya anak bangsa, Lapan A2/Orari sedang dipersiapkan untuk peluncuran di India pada September mendatang. Namun, seakan tak tinggal diam kini tim ahli LAPAN juga tengah berkutat membangun Lapan A3.

"Tim yang sudah selesai dengan A2 sekarang sedang membangun Lapan A3," kata Lead Engineer Lapan A2/Orari M. Mukhayadi saat berbincang dengan detikcom di ruang kontrol LAPAN di kantor LAPAN Rancabungur, Bogor, Kamis (28/8/2015).

Saat detikcom berkesempatan melihat ruang AIT LAPAN, Lapan A2 yang kini tinggal waktu pengiriman ke India tampak diletakkan di salah satus sudut ruangan. Boks berwarna hitam merah itu masih diuji untuk kesempurnaan komponennya saat sudah mengorbit. 

Satelit Lapan A1/TUB Sat (photo : Lapan)

Satelit Lapan A3

Selain sibuk menyempurnakan A2, ternyata sebagian ahli sedang sibuk merakit komponen satelit selanjutnya, yakni Lapan A3. Dalam ruangan itu, cikal bakal A3 diletakkan dengan penuh kehati-hatian. 

Untuk A3, LAPAN masih mempertahankan bentuk kotak. Namun, bobotnya akan lebih berat.

"Kami masih menggunakan kamera namun A3 lebih pada images pencitraan," kata Kepala Pustek Lapan Rancabungur, Suhermanto, kepada detikcom, Kamis (27/8/2015).

Pada satelit A3 ini juga nanti paket datanya akan menggunakan standar internasional. Tujuannya agar pesan dari satelit bisa diterima banyak stasiun bumi namun tetap saja hanya stasiun yang diijinkan LAPAN saja yang boleh membuka dan membaca pesan tersebut.

"A3 kami rencanakan tahun depan," terangnya.

Satelit Lapan A2 (photo : Lapan)

Satelit Lapan A4

Dalam jangka panjang, Hermanto mengatakan secara bertahap LAPAN akan membuat satelit yang lebih besar dengan bantuan supervisi Technical University Berlin, Jerman. Besar harapannya Indonesia mampu mandiri membuat satelit sendiri dalam ukuran besar di tahun 2021.

Sebenarnya LAPAN sudah berencana membuat satelit hingga Lapan A6. Untuk Lapan A4 masih akan dibuat kotak dan fokus pada kamera. Namun, A4 akan dibuat dengan kamera semi profesional. Saat ini memang LAPAN sudah menggunakan kamera namun versi murahnya. Pihak LAPAN memesan khusus kamera untuk digunakan pada satelit serta memodifikasi kamera video yang lazim digunakan khalayak untuk menangkap momen dengan baik. 

Satelit Lapan A2 siap dikirim ke India untuk diluncurkan (photo : possore)

Satelit Lapan A5

Untuk A5, LAPAN mencoba untuk masuk teknologi radar. Namun, seperti apa bentuk dan soesifikasinya sementara masih dikonsepkan karena sumber daya manusia yang masih terbatas.

"Kami akan kerjasama dengan Chiba University di Jepang karena kita masih melihat apakah teknologi kita siap?" sambungnya.

Satelit Lapan A6

Namun, untuk satelit A6, Hermanto masih belum meramu konsep yang tepat. Ia hanya berpikir bahwa satelit itu harusnya berbobot lebih dari 240 kg sehingga membutuhkan ruang pembuatan yang lebih besar. Saat ini, Pusteksat Rancabungur hanya bisa untuk tempat pembuatan satelit di bawah 100 kg.

Ia juga berharap sepanjang proses pembuatan satelit tersebut dukungan pemerintah semakin kuat mengingat pentingnya satelit untuk kebutuhan pertahanan, penanggulangan bencana dan prioritas pemerintah saat ini yakni kemaritiman. 

(Detik)

Boeing Siap Penuhi Skema Offset Dalam Pengadaan Helikopter Chinook

Kemhan berencana membeli empat Helikopter Chinook untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AD (photo : militaryphotos)

Jakarta, (DMC/IMP) -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Regional Director South East Asia Boeing Young Tae Pak, Selasa (25/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pertemuan ini membahas mengenai kelanjutan rencana pengadaan Helikopter Chinook.

Dalam kesempatan tersebut, Regional Director South East Asia Boeing menyampaikan bahwa dalam pengadaan Helikopter Chinook nantinya, pihak Boeing siap memberikan dan memenuhi persyaratan skema offset yang diinginkan Indonesia.

Guna membicarakan lebih detail bagaimana mekanisme skema offset tersebut, maka saat ini pihak Boeing telah mengirimkan tim ke PT. DI di Bandung. Regional Director South East Asia Boeing juga menyampaikan siap membantu sepenuhnya untuk kelancaran proses pengadaan ini dan akan memberikan harga yang terbaik untuk Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kemhan berencana membeli empat Helikopter Chinook untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AD. Pembelian ini disesuaikan dengan ancaman nyata yang dihadapi Indonesia, terutama masalah penanganan bencana alam.

Helikopter Chinook merupakan salah satu jenis helikopter yang memiliki keunggulan multifungsi. Selain dapat mengangkut personil militer dalam jumlah banyak, helikopter ini juga mampu mengangkut logistik dalam jumlah banyak.

Selain itu, helikopter ini didesain untuk bisa mengangkut (sling) pesawat tempur, kapal tempur, kendaraan tempur (Ranpur), hingga tank tempur kelas ringan. Tidak hanya itu, dengan kemampuan daya angkut yang besar, helikopter ini banyak diturunkan untuk mendukung kebutuhan nasional, seperti evakuasi bencana alam dan kegiatan Search and Rescue. 

(DMC Kemhan)

Menhan Tinjau Pembangunan KRI Jenis Sigma Terbaru

Fregat jenis PKR-105 (photo : Tempo)

Surabaya, (IMP) -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meninjau galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya yang merupakan produsen kapal perang maupun kapal komersil. Dalam kunjungan tersebut, Menhan melihat langsung proses pembuatan dan perakitan sebuah kapal perang (KRI) Perusak Kawal Rudal (PKR) berjenis Sigma yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL). 

Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin menjelaskan kapal tersebut akan menjadi KRI tercanggih yang dimiliki TNI AL. "Ini kapal PKR berukuran 105 meter yang sedang kami buat untuk TNI AL. KRI ini akan menjadi kapal tercanggih yang dipunyai TNI AL. Senjata dan rudalnya memang sengaja tak kami ungkap sekarang," ujarnya di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jatim, Kamis (13/8). 

Menurut Firmansyah, kapal itu dilengkapi persenjataan canggih bawah air yang bisa dipergunakan untuk menghancurkan kapal selam. "Juga dilengkapi peralatan moderen di atasnya, sehingga mampu memperkuat persenjataan maritim nasional kita," imbuhnya. 

Kerjasama dengan DAMEN `Schelde Naval Shipbuilding` (DSNS) - Belanda dalam pembuatan kapal perang cepat tersebut, kata Firmansyah, diharapkan mampu memberi manfaat besar terkait transfer teknologi kepada para ahli perkapalan nasional, khususnya yang berada di PT PAL. 

"Kerjasama ini dilakukan dengan teknologi tinggi, sehingga diharapkan nantinya kami bisa membangun sendiri kapal sejenisnya," tambahnya. Sementara itu, Ryamizard mengapresiasi industrinalutsista buatan dalam negeri. Menurutnya PT PAL harus meningkatkan kualitas produknya agar terus bisa dipercaya oleh TNI. 

"Ini bagus sekali. Pesan saya agar PT PAL ini menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Apalagi kapalnya sudah dipesan oleh negara lain," imbuhnya. 

PKR bernomor seri 10514 tersebut rencananya akan selesai pada Januari 2017 mendatang, kapal berjenis sigma terbaru itu akan menambah KRI sejenis sebelumnya seperti KRI Diponegoro, KRI Frans Kaisepo, dan KRI Sultan Hasanuddin.

(Gatra)

Menguak Teror IMF dan AS di Balik Kejatuhan Presiden Soeharto

Mantan Presiden Soeharto terpaksa menandatangani ‘letter of intent’ dengan IMF di kediaman Cendana, pada 15 Januari 1998

(IMP) -- 8 Juni 1921, hari ini tepat kelahiran Presiden Soeharto. Presiden kedua Indonesia ini memimpin selama 32 tahun. Nyaris akan menjadi presiden seumur hidup jika tak ada arus reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi.

Namun siapa sangka ternyata krisis itu sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat dan International Monetary Fund (IMF). Tujuannya untuk membuat Indonesia bergolak dan membuat Soeharto jatuh.

Krisis ekonomi yang disusul krisis politik mengakibatkan pelarian modal ke luar Indonesia secara masif, hingga menyebabkan anjloknya nilai rupiah sampai mencapai Rp 17.000,- per dolar. Rupiah yang lemah membuat pebisnis kolaps karena tidak dapat lagi mengelola utang luar negerinya.

Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat. Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto.

Hal ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri. Camdessus mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” aku Camdessus saat diwawancarai The New York Times dan dikutip Kantor Berita Antara dalam artikel IMF di Balik Kejatuhan Soeharto?

Di tengah krisis ekonomi yang memburuk, Soeharto terpaksa menandatangani ‘letter of intent’ dengan IMF di kediaman Cendana, pada 15 Januari 1998. Sepintas IMF seperti membantu, tapi kenyataannya sebaliknya. Bantuan dengan sejumlah syarat itu malah sangat merugikan perekonomian Indonesia.

Hanya beberapa pekan kemudian, tanda tangan itu terbukti membelenggu Soeharto sendiri. Mencoba lepas dari tekanan IMF, Presiden mencari ‘jalan lain’ yang tidak disukai lembaga donor internasional itu.

Pada akhir Januari 1998, Presiden menerima Steve Hanke yang menawarkan proposal Currency Board System (CBS) atau Dewan Mata Uang. Dengan CBS, rupiah akan dipatok pada 5.500 per dolar. Soeharto tertarik dan hampir memberlakukan CBS. Dia sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang CBS.

Namun, IMF marah. Mereka menilai hal ini merugikan rencana mereka di Indonesia. Koran The Washington Post mengabarkan bocornya surat pribadi Michel Camdessus kepada Soeharto tertanggal 11 Februari 1998. Surat itu berisikan ancaman bahwa IMF akan menangguhkan pinjaman sebesar 43 miliar dolar AS jika tidak ada kejelasan mengenai masa depan reformasi sesuai LoI yang telah diteken 15 Januari. Ancaman tersebut manjur. CBS akhirnya dibatalkan menyusul tekanan Barat yang makin keras.

Menurut Steve Hanke, serangan terhadap gagasan CBS dan dirinya sebagai penasehat ekonomi presiden dilancarkan begitu keji. Pelaksanaan CBS Indonesia ditentang habis-habisan. Akan tetapi Argentina, yang juga pasien IMF, dibolehkan. Begitu pula kontrol devisa, yang digelar begitu mulus di Chili, ternyata diharamkan di Indonesia.

Padahal, kata Steve Hanke, kalau saja Indonesia kala itu diizinkan memakai CBS atau bahkan kontrol devisa, “Perekonomian Indonesia mungkin bisa selamat.” Berkali-kali Hanke mengingatkan Soeharto agar tak mempercayai IMF, karena IMF sangat khawatir CBS bakal sukses diterapkan di Indonesia.

“Washington punya kepentingan agar krisis berlangsung terus sehingga Anda jatuh” kata Hanke kepada Soeharto.

Seiring dengan berjalannya waktu, Hanke kemudian mendapat jawaban lebih jelas mengapa idenya tentang CBS dibantai habis-habisan, padahal di negara lain bisa jalan dengan baik.

Merton Miller, seorang penerima Hadiah Nobel untuk Ilmu Ekonomi, mengatakan bahwa penolakan pemerintah Clinton dan IMF terhadap CBS “Bukan karena itu tidak akan jalan tapi justru kalau itu jalan maka Soeharto akan terus berkuasa”.

Pendapat sama, lanjut Hanke, juga dikemukakan oleh mantan PM Australia Paul Keating. Keating mengatakan “AS tampak dengan sengaja menggunakan ambruknya ekonomi sebagai alat untuk menggusur Soeharto”.

Menurut para ekonom, masuknya IMF ke Indonesia seperti membawa kunci pembuka bagi gudang harta terpendam, yakni pasar Indonesia yang luar biasa dahsyat.

Ini terbukti, setelah IMF menjadi ‘dokter’ perekonomian Indonesia, perusahaan asing begitu leluasa berbisnis di negeri ini. Di setiap pojok kota, kini begitu banyak kantor cabang bank asing, restoran asing, perusahaan multinasional dan barang produk luar negeri.

Indonesia baru bebas dari utang IMF di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut SBY, sejak tahun 2006, Indonesia bisa bernapas lega terbebas dari utang IMF.

“Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah USD 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp 117 triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF,” kata SBY beberapa waktu lalu.

(Merdeka.com)

AS Buka Dokumen Rahasia, Israel Terbukti Kembangkan Senjata Nuklir

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan kartun tentang bahaya nuklir

(IMP) -- Hubungan Amerika dan Israel berada di titik terendah. Bahkan diam-diam Pentagon merilis dokumen rahasia mengungkapkan tentang program nuklir Israel. Sebuah program yang selama ini ditolak dan dibantah oleh Israel.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima undangan kontroversial untuk berbicara di hadapan Kongres AS dan memperingatkan tentang "bahaya nuclearized Timur Tengah dan konsekuensi mengerikan untuk seluruh umat manusia.”

Pidato diterima dengan baik bahkan penuh tepuk tangan. Bahkan mengalahkan Presiden Obama.

Entah kebetulan atau tidak pidato Netanyahu bertepatan dengan keputusan Pentagon untuk menyingkap sebuah dokumen rahasia yang membuktikan bahwa meskipun selama ini sangat keras tentang program nuklir negara lain, Israel justru telah menjadi tuan rumah dari senjata tersebut.

Dalam laporan setebal 386 halaman, berjudul “Critical Technological Assessment in Israel and NATO Nations,” dan dikutip Ria Novosti Jumat 27 Maret 2015 disebutkan tentang data pada 1987 dan rincian penting pada program nuklir Israel tidak pernah diakui.

“[Israel] mengembangkan jenis kode yang akan memungkinkan mereka untuk membuat bom hidrogen,” bunyi laporan Departemen Pertahanan tersebut. “Artinya, kode yang detil fisi dan fusi proses pada tingkat mikroskopis dan makroskopis.”

Bahkan laporan ini menyebutkan kemampuan nuklir Israel hampir sejajar dengan kemampuan yang ada di Laboratorium Nasional Amerika dan menyebut laboratorium Israel “setara” dengan instalasi nuklir AS di Los Alamos, Lawrence Livermore, Oak Ridge dan.

Los Alamos, adalah tempat di mana Robert Oppenheimer melakukan sebagian besar percobaan Proyek Manhattan.”Sejauh teknologi nuklir Israel kira-kira sama dengan kemampuan AS di sekitar 1955-1960,” tulis laporan itu.

Dokumen Pentagon juga menyatakan bahwa 28 tahun yang lalu, Israel sudah seperti maju dalam pengembangan nuklir sebagai Amerika Serikat telah lama setelah pengujian bom hidrogen pertama.

Momentum rilis dokumen tentu membawa kecurigaan karena situasi hubungan Israel dan AS yang sedang tidak romantis seperti biasanya. Israel mengecam Obama yang dianggap terlalu mengakomodasi program nuklir Iran.

Sebenarnya tiga tahun lalu seorang wartawan AS di bawah Freedom of Information Act telah mengajukan permintaan tentang data tersebut. Namun direspons lambat oleh Pentagon. Padahal putusan oleh hakim Pengadilan Negeri telah memerintahkan Departemen Pertahanan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Sebuah laporan Wall Street Journal yang diturunkan pada Selasa 24 Maret 2015 juga menuduh Israel sedang mengintip negosiasi nuklir P5 + 1. Sementara kantor perdana menteri Israel membantah klaim ini, surat kabar mengutip para pejabat senior AS yang mengatakan bahwa intelijen Israel sedang menguping pembicaraan internasional.

(JEJAKTAPAK)