Sunday, December 7, 2014

Apakah AS Sengaja Biarkan Jepang Serang Pearl Harbor ?

Kapal USS Arizona adalah salah satu kapal perang AS yang tenggelam akibat serangan mendadak Jepang ke Pangkalan AS Pearl Harbor, Hawaii, pada 7 Desember 1941.
(National Archives and Records Administration)

(IMP) - Beberapa saat sebelum pukul 08.00 pada 7 Desember 1941, ratusan pesawat tempur Kekaisaran Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut AS Pearl Harbor dekat Honolulu, Hawaii.

Serangan kilat Jepang itu hanya berlangsung kurang dari dua jam namun hasilnya sungguh menggetarkan. Jepang berhasil menghancurkan 20 kapal perang AS termasuk delapan kapal besar, 200 pesawat terbang dan menewaskan lebih dari 2.000 prajurit AS.

Serangan Jepang itu bak membangunkan "raksasa tidur". Sehari setelah serangan itu, Presien Franklin Delano Roosevelt meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang.

Kongres AS menyetujui permohonan itu dengan hanya satu suara yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Tiga hari kemudian sekutu Jepang, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap AS yang juga dibalas pernyataan sama dari Kongres AS. Dan, AS resmi terlibat dalam Perang Dunia II.

Namun, muncul pertanyaan seputar serangan ke Pearl Harbor itu. Apakah pemerintah AS sudah mengetahui rencana serangan tersebut dan membiarkannya, sehingga memiliki alasan untuk terjun ke dalam perang?


Sejumlah bukti yang dibuka setelah perang usai memperbesar kemungkinan bahwa pemerintah AS memang membiarkan Jepang menghantam Pearl Harbor. Berdasarkan sejumlah dokumen, Presiden Roosevelt sudah mendapatkan peringatan soal serangan tersebut tiga hari sebelum pesawat-pesawat tempur Jepang menyerang.

Informasi tersebut terdapat dalam memorandum dari Kantor Intelijen Angkatan Laut AS, yang memperingatkan bahwa ancaman perang terhadap AS sungguh merupakan hal yang nyata.

"Sebagai antisipasi atas konflik terbuka dengan AS, Jepang tengah memaksimalkan setiap potensinya untuk menumulkan informasi komersial, angkalan laut dan militer, khususnya terhadap pesisir barat Terusan Panama dan Hawaii," demikian sebagian isi memorandum setebal 26 halaman itu.

Memorandum tertanggal 4 Desember 1941 itu memiliki status rahasia dan berjudul "Intelijen dan propaganda Jepang di AS". Memorandum itu juga secara khusus membeberkan upaya pengintaian yang dilakukan Jepang terhadap Hawaii dalam bagian berjudul "Metode Operasi dan Sasaran Serangan".

Laporan itu menggarisbawahi kemungkinan adanya gerakan bawah tanah di Jepang, di mana 40 persen penduduknya adalah keturunan Jepang. Laporan itu juga membeberkan bagaimana konsulat Jepang di pesisir barat AS telah mengumpulkan informasi soal kekuatan angkatan udara dan laut AS.

Memorandum yang kini disimpan di perpustakaan dan museum Franklin D Roosevelt, New York itu pertama kali dibuka pada 1975 dan belum dipublikasikan hingga pergantian abad.


Sebuah pesawat tempur Jepang jenis MItsubhisi A6M2 atau sering disebut Zero lepas landas dari dek kapal induk Akagi untuk bergabung dengan gelombang kedua serangan terhadap Pearl Harbor pada 7 Deember 1941. (US National Archives)

Sejak lama para penggemar teori konspirasi mengklaim Presiden Roosevelt secara sengaja mengabaikan berbagai peringatan soal rencana serangan Jepang terhadap Pearl Harbor sehingga AS memiliki alasan kuat untuk menyatakan perang terhadap Jepang.

Sebab, saat itu publik AS menentang keinginan untuk terlibat dalam Perang Dunia II yang banyak dilihat sebagai perangnya bangsa Eropa, meski Roosevelt secara pribadi mendukung sekutu yang memerangi negara-negara poros: Jerman, Italia dan Jepang.

Teori terkait konspirasi di balik serangan ini semakin kuat setelah pada Januari 1941, pemerintahan Roosevelt juga mengabaikan peringatan kemungkinan adanya serangan yang dimuat dalam laporan Dubes AS untuk Jepang. Pemerintah AS juga ternyata menolak permintaan militer untuk memindahkan pesawat-pesawat tempur dalam jumlah besar ke Hawaii.

Namun penulis buku December 1841: 31 Dayst that Changed America and Saved the World, Craig Shirley memiliki pendapat lain. Sejarawan ini yakin tak ada konspirasi apapun di balik serangan Pearl Harbor.

"Berdasarkan semua riset saya, saya yakin baik (Presiden) Roosevelt atau pejabat-pejabat lain di pemerintahan AS saat itu, angkatan laut atau kementerian perang mengetahui rencana serangan itu. Jadi tak ada sama sekali konspirasi," kata Shirley.

"Memorandum itu hanya merupakan bukti bahwa ada keyakinan bahwa Jepang tengah mempersiapkan perang namun pemerintah saat itu terkesan abai karena yakin sangat sulit memindahkan sebuah angkatan perang sejauh ribuan kilometer mengarungi Samudera Pasifik, lalu menyerang Hawaii," lanjut Shirley.


Pengabaian sejumlah informasi soal kemungkinan serangan terhadap Pearl Harbor itu juga dipicu karena AS meremehkan kemampuan militer Jepang. Saat itu AS yakin Jepang tak mungkin mampu menggelar serangan lintas samudera seperti itu.

Sikap meremehkan kemampuan Jepang juga menghinggapi Inggris yang tak mempersiapkan diri secara maksimal untuk mempertahankan wilayah jajahannya mulai Myanmar, Malaysia hingga Singapura. 

Hanya berselang satu hari dari serangan terhadap Pearl Harbor, Jepang melakukan invasi ke Semenanjung Malaya untuk mencegah AS melakukan intervensi di Asia Tenggara.

Invasi ke Semenanjung Malaya itu berakhir dengan jatuhnya Singapura pada Februari 1942 yang diwarnai menyerahnya 80.000 prajurit Inggris, Australia dan India. PM Inggris Winston Churchill menyebut jatuhnya Singapura sebagai "bencana terburuk" dalam sejarah militer Inggris.

Boleh saja berbagai teori konspirasi dituangkan di seputar kisah serangan Pearl Harbor, namun yang jelas aksi Jepang itu secara tidak langsung ikut mengubah jalannya sejarah. 

Akibat serangan itu, AS yang sebelumnya netral menyatakan perang terhadap Jepang. Pernyataan perang itu didukung kongres dan publik AS. Sehingga setelah dua tahun perang pecah, AS resmi terlibat dalam konflik yang awalnya oleh publik Amerika disebut sebagai "perangnya bangsa Eropa".


Thursday, December 4, 2014

Parlemen Perancis Akui Negara Palestina

Bentrok menjadi rutinitas harian antara warga Palestina dan aparat Israel dalam beberapa bulan terakhir, membuat kekhawatiran akan lahirnya kembali gerakan intifada. (Reuters/Mohamad Torokman)

Paris, (IMP) -- Parlemen Perancis mengakui negara Palestina setelah pemungutan suara anggota parlemen dengan 339 suara melawan 151 suara pada Selasa (2/12).

Langkah simbolik ini memang tidak secara langsung bisa mempengaruhi kebijakan diplomatik Pernacis, namun merupakan cerminan tekanan dari dalam negeri agar pemerintah Perancis bisa lebih aktif dalam isu perdamaian Israel dan Palestina.

Langkah Perancis, yang diusulkan oleh Partai Sosialis yang berkuasa dan didukung oleh partai-partai sayap kiri serta beberapa partai konservatif, meminta pemerintah untuk "menggunakan pengakuan negara Palestina dengan tujuan menyelesaikan konflik secara definitif".

Baik Menteri Luar Negeri Laurent Fabius dan Perdana Menteri Manuel Valls tidak menghadiri pemungutan suara di parlemen. Pemerintah telah mengatakan tidak akan terikat dengan hasilnya.

"Kami tidak ingin pengakuan simbolis yang hanya akan mengarah pada negara virtual," kata Menteri Eropa Harlem Desir kepada anggota parlemen sebagai reaksi terhadap hasil pemungutan suara. "Kami ingin negara Palestina yang nyata jadi kami ingin memberikan kesempatan untuk negosiasi."

Akhir November lalu, Fabius mengatakan bahwa Perancis mendukung jangka waktu selama dua tahun untuk negosiasi.

"Jika upaya akhir untuk mencapai solusi yang dirundingkan gagal, maka Perancis akan harus melakukan apa yang diperlukan dengan mengakui negara Palestina tanpa ditunda," kata Fabius. 

Pengakuan Perancis ini muncul setelah Swedia menjadi negara Eropa terbesar Barat yang mengakui Palestina, serta parlemen Spanyol, Inggris dan Irlandia juga mengakui negara Palestina secara simbolis namun tidak mengikat.

Palestina mengatakan negosiasi dengan Israel telah gagal dan mereka tidak punya pilihan selain untuk mengejar kemerdekaan secara sepihak.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut langkah Perancis sebagai "kesalahan besar".

Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan lebih dari 60 persen orang Perancis mendukung negara Palestina.

Perancis memiliki populasi Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa dan tensi yang meninggi di Timur Tengah cenderung memperburuk ketegangan antara kedua komunitas itu.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...